Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kebijakan Melemah, Deforestasi Akibat Industri Pulp Diproyeksi Melonjak

5 min read
Kebijakan Melemah, Deforestasi Akibat Industri Pulp Diproyeksi Melonjak
Deforestasi di Kalimantan Tengah. (commons.wikimedia.org/IndoMet in the Heart of Borneo)
  • Deforestasi akibat industri pulp kembali naik sejak 2017; pada 2022, konversi hutan primer mencapai 24.300 hektare per tahun dan ekspansinya melampaui sawit.

  • Rencana ekspansi diproyeksikan menaikkan kapasitas pulp nasional 78 persen, membutuhkan kebun baru hingga 1,84 juta hektare bila produktivitas tidak meningkat.

  • Peneliti memperingatkan ancaman terhadap 2,96 juta hektare hutan primer di konsesi pulp dan merekomendasikan moratorium konversi hutan alam serta gambut diberlakukan kembali.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Deforestasi oleh industri pulp di Indonesia kembali meningkat sejak 2017 dan berpotensi melonjak seiring rencana perluasan kapasitas pabrik yang ada. Padahal sebelumnya pada periode 2011-2017, turun 95 persen.

Hal tersebut disampaikan Yayasan Auriga Nusantara dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (21/11/2026). Berdasarkan analisis yang terbit di jurnal ilmiah Science, yang ditulis tim peneliti dari berbagai lembaga, diperkirakan rencana ekspansi pabrik pulp saat ini berpotensi memicu peningkatan deforestasi seluas 139.600 hektare dan alih-fungsi (konversi) gambut seluas 197.700 hektare.

Selama ini, Indonesia kerap dijadikan bukti optimisme bahwa deforestasi akibat komoditas dapat ditekan. Sektor pulp, yang menyebabkan hilangnya 682.000 hektare hutan alam primer pada 2001-2011 (13 persen kehilangan hutan primer nasional), sempat menjadi rantai pasok komoditas tropis pertama yang seluruh produksi nasionalnya dalam lingkup komitmen zero deforestasi.

Keberhasilan menekan angka deforestasi yang terjadi pada 2011-2017 dianggap sebagai pertautan harmonis empat unsur tata kelola polisentris, yakni insentif internasional, kebijakan perlindungan hutan alam yang kuat di dalam negeri, peningkatan produktivitas hutan tanaman, dan komitmen perusahaan.

  1. 1. Untuk pertama kalinya pada 2022 ekspansi industri kebun kayu pulp melampaui industri sawit

    ilustrasi deforestasi (pexels.com/Pok Rie)
    ilustrasi deforestasi (pexels.com/Pok Rie)

    Robert Heilmayr dari Universitas California Santa Barbara, penulis pertama studi ini, bersama peneliti dari Woods & Wayside International, Auriga Nusantara, Institut Botànic de Barcelona, dan The TreeMap mengkaji ekspansi hutan tanaman pulp dengan citra satelit 2001-2022. Dalam kajian ini, tim peneliti menghubungkan antara peta perkembangan pembangunan perkebunan kayu tersebut ke lokasi konsesi, pabrik, dan kelompok usaha berdasarkan laporan pasokan kayu, untuk memperkirakan tren produktivitas dan kemudian memproyeksikan dampak rencana ekspansi pabrik.

    Kajian tersebut menemukan, laju konversi tahunan hutan primer menjadi hutan tanaman pulp naik dari 5.600 hektare pada 2017 menjadi 24.300 hektare pada 2022 (naik 338 persen). Konversi gambut juga naik dari 1.400 dengan pengali yang lebih tinggi menjadi 7.800 hektare per tahun (naik 446 persen).

    Lokasinya juga bergeser dari Sumatra ke Kalimantan, menyumbang 89 persen deforestasi pulp sejak 2017. Bahkan, untuk pertama kalinya pada tahun 2022, ekspansi industri kebun kayu pulp mengkonversi hutan melampaui industri sawit, meski angkanya masih tetap 78 persen di bawah puncak pada tahun 2011.

    Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, yang juga salah seorang peneliti dalam kajian tersebut mengatakan, "sebenarnya, tren menurun pada rentang 2011-2017 menunjukkan bahwa mengelola insentif perilaku industri dan menekan deforestasi, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Tantangannya terletak pada sejauh mana akuntabilitas publik dan komitmen pelaku usaha diberlakukan secara simultan."

  2. 2. Rencana peningkatan kapasitas produksi pulp ancam deforestasi lebih besar

    Hutan Kalimantan (IDN Times/Aldila Muharma)
    Hutan Kalimantan (IDN Times/Aldila Muharma)

    Pada rentang 2015-2022, analisis spasial mengidentifikasi 107.400 hektare hutan primer dikonversi menjadi kebun kayu pulp. Kemudian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sebanyak 54 persen (58.100 hektare) deforestasi itu terjadi di konsesi yang, berdasarkan berbagai laporan investigasi masyarakat sipil dan media, diduga dikendalikan Sinar Mas Group dan Royal Golden Eagle (induknya APP dan APRIL).

    Sebagai perbandingan, deforestasi di konsesi yang secara resmi diakui sebagai milik APP dan APRIL hanya seluas 3.600 hektare. Kajian ini juga menganalisis rencana grup APP dan APRIL, yang menguasai 96 persen kapasitas produksi pulp Indonesia, melakukan ekspansi industri pengolahannya di Sumatra dan Kalimantan (melalui keterhubungan industri pulp di pulau ini dengan RGE).

    Dengan rencana ekspansi tersebut, kapasitas produksi pulp nasional akan meningkat hingga 78 persen (8,53 juta ton per tahun), sementara kebutuhan kayu meningkat 34 juta meter kubik per tahun. Jika produktivitas kayu pulp per hektare kebun eksisting tidak meningkat, maka rencana peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memerlukan tambahan 1,84 juta hektare kebun kayu pulp baru.

    Bahkan apabila laju kenaikan produktivitas 3,2 persen per tahun dapat dipertahankan, kenaikan itu hanya memenuhi 46 persen (kisaran 7-91 persen) tambahan kebutuhan, sehingga masih dibutuhkan area kebun kayu baru seluas 733.700 hektare. Jika perluasan 733.700 hektare tersebut mengikuti pola pembangunan kebun kayu pulp pada 2017–2022, tim peneliti memperkirakan ekspansi ini akan memicu tambahan deforestasi seluas 139.600 hektare (kisaran 1.000–359.700 hektare) dan konversi gambut seluas 197.700 hektare (kisaran 40.000–347.500 hektare).

    Jika peningkatan produktivitas tersebut tidak dapat dipertahankan, deforestasi dan pembukaan gambut kemungkinan akan lebih besar lagi.

  3. 3. Pemerintah diminta berlakukan kembali kebijakan moratorium konversi hutan alam dan gambut

    Hutan Kalimantan (IDN Times/Aldila Muharma)
    Hutan Kalimantan (IDN Times/Aldila Muharma)

    Risiko tersebut meningkatkan ancaman pada 2,96 juta hektare hutan primer yang ada di dalam konsesi pulp saat ini, yang mana 47 persen di antaranya di Kalimantan. Sementara itu, dukungan kebijakan juga dinilai melemah, antara lain lewat deregulasi UU Cipta Kerja 2023, pencabutan dan realokasi konsesi hutan tanaman yang membuat pembangunan kebun lebih agresif, serta model Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terus membuka ruang hutan produksi terbatas dikonversi menjadi kebun kayu.

    Para peneliti dalam kajian ini menyimpulkan bahwa mencegah kehilangan hutan alam lebih jauh memerlukan penegasan komitmen sektor swasta dan pasar, dukungan kebijakan perlindungan hutan alam oleh pemerintah, dan ekosistem pemantau independen yang memungkinkan pengujian akuntabilitas tata kelola hutan.

    Para peneliti juga secara khusus merekomendasikan pemberlakuan kembali kebijakan moratorium konversi hutan alam dan gambut, pelaksanaan prinsip keterbukaan oleh pelaku usaha, termasuk sumber bahan baku pabrik dan risiko ekspansinya, serta dukungan finansial internasional yang memadai.

Related Articles

See More
Kebijakan Melemah, Deforestasi Akibat Industri Pulp Diproyeksi Melonjak