Prabowo Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp8 M: Saya Pakai Maung, Buatan Indonesia

20 Mar 2026, 04:02 WIB

Trio Hamdani

Prabowo Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp8 M: Saya Pakai Maung, Buatan Indonesia

Prabowo Sapa Ribuan Warga dari Atas Maung Putih di Upacara HUT TNI (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menyoroti pemborosan anggaran daerah, terutama pengadaan mobil dinas gubernur Rp8 miliar, dan membandingkannya dengan mobil Maung buatan dalam negeri yang lebih murah.
Prabowo mengkritik kepala daerah karena banyak proyek dasar seperti jembatan desa terbengkalai, serta menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan demi kepentingan rakyat.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengembalikan mobil dinas Rp8,49 miliar ke kas daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap kritik publik serta arahan lembaga pengawas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyentil gaya hidup mewah kepala daerah yang dinilai tidak efisien dan tidak berpihak pada rakyat. Prabowo menyindir pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai Rp8 miliar.

Dia membandingkan dengan kendaraan operasionalnya sendiri, yakni mobil Maung buatan PT Pindad (Persero). Dia menyebut harga mobil nasional tersebut hanya di kisaran Rp1 miliar karena dilengkapi fitur anti-peluru.

Hal itu diungkap Prabowo saat mengundang jurnalis senior dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Kamis (19/3/2026).

"Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Iya kan? Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden ya ada anti peluru. (Dengan) anti peluru mungkin harganya Rp1 M tapi tidak Rp8 M," katanya.

1. Kritik anggaran jembatan desa yang terbengkalai

Jembatan rusak di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin, 13 September 2021. Dok. IDN Times/Hariandi Hafid/bt

Prabowo meminta pemerintah daerah tidak menantang komitmen pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran. Dia menyoroti banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat di tingkat kabupaten dan provinsi, seperti pembangunan jembatan desa, yang justru tidak terlaksana.

Dia mempertanyakan alokasi Dana Desa serta peran bupati dan gubernur saat rakyat harus mengadu langsung ke pusat untuk urusan infrastruktur dasar. Meski begitu, Prabowo menegaskan siap mengambil alih tanggung jawab tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

"Ya kita buka-bukaan aja. Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan. Jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf ada dana desa. Ke mana dananya di bupati? Ke mana gubernur?" tanyanya.

2. Kepala daerah diminta bertanggung jawab terhadap rakyatnya

Jembatan rusak di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin, 13 September 2021. Dok. IDN Times/Hariandi Hafid/bt

Selain menyoroti fasilitas kendaraan, Prabowo memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap efisiensi anggaran daerah, termasuk biaya kunjungan kerja. Dia meminta para pejabat daerah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh dalam menggunakan uang negara.

"Coba kita selidiki semua. Efisiensi. Habis itu kunjungan kerja. Kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab. Iya kan. Bupati kerja untuk rakyatmu. Gubernur kerja untuk rakyatmu. Iya kan? Itu yang kita minta," tegasnya.

3. Mobil dinas Rp8,49 miliar dikembalikan ke kas Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Paser Fahmi Fadli, dan Wakil Bupati Ikhwan Antasari meninjau operasional tambang Kideco. Foto istimewa

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025 senilai Rp8,49 miliar. Kebijakan itu diambil setelah kendaraan tersebut menuai polemik dan menjadi sorotan di media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk respons dan kepekaan gubernur terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat Benua Etam.

“Mencermati berbagai masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Juga mendengar langsung aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang amanah, beliau memilih mengutamakan harmoni serta menjaga kepercayaan publik,” ujar Faisal diberitakan Antara di Samarinda, Minggu (1/3/2026).