Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh membantah pertemuannya dengan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait koalisi partai oposisi.
Surya mengatakan, kedatangannya ke DPP PKS hari ini, Rabu (30/10), tak lain untuk membahas isu dan kepentingan nasional.
Meskipun PKS berada di luar pemerintahan, Surya menegaskan, kedua partai sepakat akan terus menjalin silaturahmi.
“Keterikatan kedua partai politik ini menandakan kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya, jadi saripati nya di sana. Pendekatan nya adalah moralitas dan edukasi, bagaimana etika politik dapat dilakukan di negeri ini,” kata Surya, Jakarta, Rabu (30/10).
Surya juga membantah pertemuan tersebut sebagai bentuk penjajakan awal antara NasDem dan PKS untuk menyambut Pilpres 2024.
“Mengenai (Pilpres) 2024 masih lama sekali. Kami doakan semoga seluruh keluarga besar PKS sehat semua, energi positifnya menonjol, demikian juga NasDem,” ujar bos Media Grup.
“Dengan motivasi ini, kami lihat apa yang bisa dilakukan bersama. Nah, saatnya membangun kebersamaan, mencari lebih banyak persamaan dan menepis perbedaan-perbedaan,” sambung Surya.
Menurut Surya, meskipun berada dalam partai koalisi pendukung pemerintahan, NasDem akan tetap mengawasi dan memberikan masukan jika dianggap ada yang salah.
Politikus asal Aceh itu khawatir, jika tidak ada yang melakukan fungsi pengawasan dalam pemerintahan, maka akan timbul penyimpangan.
“Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang tetap memerlukan check and balances. Pemerintah yang sehat adalah pemerintahan yang menerima pemikiran yang mengkritisi. Kami khawatir jalannya pemerintah tidak on the track,” kata Surya.
Sementara, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pertemuan antara PKS dengan NasDem bukan baru kali ini saja dilakukan. Sebelumnya, kedua partai ini telah berdiskusi panjang, bahkan sebelum Pilpres 2019.
“Kami ingin menegaskan jika Bang Surya di dalam pemerintahan, kami di luar, bukan berarti bermusuhan. Tapi kami bisa sinergi. Nah, ini kami harapkan bisa menjadi sumbangan bagi pendidikan politik di Indonesia,” ujar Sohibul, pada kesempatan yang sama.