Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung: Bisa Rampas Aset Buronan Kasus Korupsi

2 min read
UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung: Bisa Rampas Aset Buronan Kasus Korupsi
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)
  • UU Perampasan Aset dinilai memperkuat penegakan hukum dan pemulihan aset bagi negara atau korban.

  • Kejagung dapat memburu aset buronan kasus dugaan korupsi, termasuk Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan Arif Kurniawan.

  • DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung menyambut baik disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut dinilai dapat memperkuat penegakan hukum.

"Terutama dalam pemulihan aset 2 kali baik buat negara atau korban, buat negara atau korban, dan dapat memitigasi kerugian yang lebih besar tidak hanya mempidanakan orangnya tetapi mengejar aset," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

  1. 1. Penegak hukum tak cuma bisa pidanakan koruptor, tapi rampas asetnya

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat menjawab soal berita acara pemeriksaan (BAP) pengusaha properti di Kejagung Kamis (10/9/2026).
    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat menjawab soal berita acara pemeriksaan (BAP) pengusaha properti di Kejagung Kamis (10/9/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Menurutnya, UU Perampasan Aset membuat penegak hukum tak hanya bisa memidanakan koruptor tapi juga memburu asetnya. Contohnya, Kejagung kini dapat memburu aset milik buronan kasus dugaan korupsi seperti Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, hingga Arif Kurniawan (AK).

    "Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri, seperti Mohammad Riza Chalid, Jurist Tan, AK, dll," kata Anang.

  2. 2. DPR sahkan UU Perampasan Aset

    DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
    DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

    Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.

  3. 3. Riza Chalid hingga Jurist Tan jadi buronan Kejagung

    Ilustrasi buronan (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi buronan (IDN Times/Arief Rahmat)

    Diketahui, Riza Chalid ditetapkan menjadi tersangka tiga kasus dugaan korupsi. Ketiga kasus itu ialah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan dugaan korupsi minyak mentah Petral.

    Lalu, Jurist Tan terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Dia merupakan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

    Sedangkan Arif Kurniawan ialah pengendali sejumlah perusahaan tambang yang tengah terseret kasus korupsi tambang di Sulawesi Tenggara oleh Kejagung.

Related Articles

See More