Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Eks Penyidik KPK Curiga UU Perampasan Aset Tak Serius Digunakan Basmi Korupsi

2 min read
Eks Penyidik KPK Curiga UU Perampasan Aset Tak Serius Digunakan Basmi Korupsi
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
  • Praswad Nugraha menyoroti hilangnya pasal illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR.

  • Ia menilai pembahasan UU tidak transparan dan batas waktu penyitaan dapat mempersulit penyidik.

  • DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti hilangnya pasal mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Ia curiga UU Perampasan Aset tidak serius digunakan sebagai senjata pamungkas pemberantasan korupsi.

"Ketiadaan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar, menjadikan UU ini dicurigai tidak serius untuk dipergunakan sebagai ultimate weapon (senjata pamungkas) bagi pemberantasan korupsi," ujar Praswad Nugraha dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/11/2026).

  1. 1. Banyak pejabat punya kekayaan tak wajar

    Koordinator Pelaksana IM57+ Institute/Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)
    Koordinator Pelaksana IM57+ Institute/Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)

    Praswad menjelaskan, pasal tersebut penting untuk memulihkan aset negara. Sebab, banyak pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar dan akhirnya terjerat kasus korupsi.

    "Kita bisa melihat contoh bagaimana banyaknya pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar seperti Febrie Adriansyah dan Rafael Alun yang menunjukkan kegentingan illicit enrichment untuk diberlakukan dan dapat dirampas oleh negara," kata Praswad.

  2. 2. Pembahasan UU Perampasan Aset dinilai tak transparan

    Koordinator Pelaksana IM57+ Institute/Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)
    Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha (IDN Times/Athif Aiman)

    Selain itu, Praswad juga menyorot penyusunan UU Perampasan Aset. Menurutnya pembahasan dilakukan tidak transparan.

    Dia juga menilai bahwa UU Perampasan Aset yang mengatur soal batasan aset, dianggap akan mempersulit kinerja penydik.

    "Dalam UU Perampasan Aset, masa penyitaan adalah 15 hari yang bisa diperpanjang selama 7 hari. Melihat komposisi waktu tersebut, tentu akan membuat penyidik kehabisan waktu untuk pembuktian di pengadilan, sementara aset yang di sita harus dikembalikan jika melewati batasan waktu penyitaan selama 22 hari tersebut," kata Praswad.

  3. 3. DPR sahkan UU Perampasan Aset

    RUU Perampasan Aset, DPR
    Perwakilan pemerintah dan DPR sepakat pembahasan RUU Perampasan Aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna. (IDN Times/Santi Dewi)

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

    Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan paparan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman.

Related Articles

See More