Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak adalah instrumen utama untuk memilih sosok calon pemimpin yang memiliki integritas, serta terbebas dari kasus korupsi.
Biaya politik yang mahal sekarang ini akan melahirkan politik uang, hingga melahirkan korupsi. Karena itu, jika pilkada berjalan dengan baik tanpa ada politik uang, separuh pekerjaan KPK akan berkurang.
Pria yang kerap disapa Ghufron itu menuturkan, jika proses pilkada dapat berjalan baik tanpa adanya politik uang, maka separuh pekerjaan KPK akan berakhir.
“Kalau proses pilkada benar maka separuh kegiatan dan apa yang diperjuangan KPK untuk memberantas korupsi sebenarnya selesai,” kata Ghufron, dalam diskusi daring bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumat (11/9/2020).
Ghufron menuturkan, hal itu akan berlaku sebaliknya, jika proses pilkada diwarnai politik uang dari para kandidat hingga mengakibatkan biaya politik tinggi.
Jika terpilih, lanjut dia, kepala daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat kontestasi pilkada.
“Pada saat memikirkan untuk mengembalikan biayanya, pada saat itu dia sudah berpikir untuk melakukan korupsi, itu yang menjadi concern KPK,” ujar Ghufron.
Ghufron menilai, pilkada merupakan pembersihan korupsi secara struktural, dengan mendorong terpilihnya orang-orang berintegritas sebagai kepala daerah.
Oleh sebab itu, kata dia, peran banyak pihak, termasuk pemerintah untuk mengawasi kandidat dari adanya politik uang sangatlah penting.
“Kami berharap sekali lagi Menko Polhukam (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD) mampu kemudian mengerem agar proses pilkada ini menjadi jalan menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas,” tutur Ghufron.