Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memastikan Rocky Gerung tak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian pada Senin (4/9/2023).
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, hal itu telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Rocky.
“Hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk pemeriksaan,” kata Djuhandhani dalam keterangan tertulisnya.
Djuhandhani menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi. Laporan itu terdiri dari dua di Bareskrim Polri, tiga di Polda Metro Jaya, 11 di Kalimantan Timur, tiga di Kalimantan Tengah, tiga di Sumatra Utara, dan dua laporan di Yogyakarta.
“Dari 24 laporan polisi telah di BAI (Berita Acara Interview) sebanyak 72 saksi dan 13 ahli,” kata Djuhandhani.
Sejumlah pihak melaporkan Rocky ke polisi buntut dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Namun begitu, kata Djuhandhani, pihaknya tidak mendalami soal dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.
“Yang dilaporkan terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi ini yang dilaporkan,” kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Sebelumnya, Rocky Gerung yang merupakan seorang akademisi itu mengakui bahwa pernyataannya tentang Presiden Jokowi telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Selama kasus ini, publik sibuk berdebat apakah yang disampaikan oleh Rocky termasuk kritik atau penghinaan terhadap sosok Presiden.
"Kasus ini membuka perselisihan di publik antara yang pro (Rocky Gerung) dan kontra. Itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu yang ditafsirkan keonaran secara hukum. Sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target-target keonaran bisa disponsori oleh siapapun. Itu pentingnya kita pahami hal ini," ujar Rocky ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (4/8/2023) di daerah Menteng, Jakarta Pusat.