Baru Jadi Ketua Komisi l DPR, Meutya Hafid Akan Panggil Menhan Prabowo

Rencana pemanggilan Prabowo, kata Meutya, terkait adanya sejumlah program Kemenhan yang pada periode lalu belum selesai. Program tersebut di antaranya mengenai minimum essential force dan industri pertahanan nasional.

"Di bidang pertahanan kan ada pertama minimum essential force yang belum selesai. Jadi tahap ketiga kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan detterent dan dihormati oleh negara lain," ucap politikus Partai Golkar itu.

Selain pekerjaan rumah yang belum selesai, Meutya juga ingin memastikan program Kemenhan ke depan, juga fokus industri pertahanan nasional, supaya menjadi mandiri menciptakan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Yang kedua, tentu industri pertahanan nasional. Itu juga salah satu yang kita dorong supaya lebih dapat berkembang. Kita bisa lebih menjadi mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," imbuhnya.

Meutya juga memastikan, Komisi I akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prabowo, meskipun pada Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan lawan Presiden Joko Widodo.

"Jadi perlakuan akan sama dengan mitra-mitra lainnya. Kritisi juga tetap akan sama, pengawasan kami kepada Kemenhan juga akan tetap sama. Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kemenhan, dalam hal ini Menhan kita Pak Prabowo," jelasnya.