Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Puadi, mengungkapkan, pihaknya mendapatkan 75 temuan pelanggaran administrasi dalam tahap verifikasi administrasi partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024.
Pelanggaran ini terjadi di tingkat kabupaten/kota dari 13 provinsi. Hal itu disampaikannya dalam acara Getar Pemilu 2024 yang diselenggarakan Radio Elshinta, Jumat (10/2/2023).
"Ada 11 itu dihentikan di putusan pendahuluan, tapi 64 langsung diproses melalui pemeriksaan. Ini berkaitan dengan video call. Harusnya, verifikasi itu tidak masuk di ruang video call di dalam tahapan verifikasi administrasi, " kata dia dalam kanal YouTube Radio Elshinta.