Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Puadi dalam acara Getar Pemilu 2024, Jumat (10/2/2033). (YouTube/Radio Elshinta)

Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Puadi, mengungkapkan, pihaknya mendapatkan 75 temuan pelanggaran administrasi dalam tahap verifikasi administrasi partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024.

Pelanggaran ini terjadi di tingkat kabupaten/kota dari 13 provinsi. Hal itu disampaikannya dalam acara Getar Pemilu 2024 yang diselenggarakan Radio Elshinta, Jumat (10/2/2023).

"Ada 11 itu dihentikan di putusan pendahuluan, tapi 64 langsung diproses melalui pemeriksaan. Ini berkaitan dengan video call. Harusnya, verifikasi itu tidak masuk di ruang video call di dalam tahapan verifikasi administrasi, " kata dia dalam kanal YouTube Radio Elshinta.

1. Video call harusnya untuk verifikasi faktual

Logo Bawaslu (bawaslu.go.id)

Puadi menyebut, video call seharusnya dilakukan pada verifikasi faktual, bukan verifikasi administrasi. Video call tersebut, jelas dia, berkaitan dengan verifikasi keanggotaan, kepengurusan, dan sebangainya.

"Ruang video call itu harusnya ada di verifikasi faktual pada saat itu. Karena memang dipaksakan untuk melakukan video call sehingga itu menjadikan sebuah temuan teman-teman (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

2. Persidangan dilakukan Bawaslu tingkat provinsi

Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf. (Dok. Bawaslu Sulsel)

Ia menambahkan, temuan ini juga terkait dengan konsistensi KPU terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 yang saat itu sebagai batu uji.

Kemudian, kata Puadi, jika temuannya berada di tingkat kabupaten/kota, maka yang menyidangkannya adalah Bawaslu tingkat provinsi.

"Kita menggunakan regulasi Peraturan Bawaslu (Nomor) 8 tentang pelanggaran administrasi. Jika itu temuannya ada di tingkat kabupaten/kota, maka yang menyidangkan itu satu di tingkat di atasnya. Jadi yang menyidangkan itu tingkat provisi," ujarnya.

3. KPU tidak terbukti melakukan intimidasi dan kecurangan di Sulawesi Selatan

Tim seleksi (timsel) komisioner KPU Sulawesi Selatan (Sulsel). IDN Times/Ashrawi Muin

Di sisi lain, Bawaslu juga menerima laporan dari koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan tentang intimidasi dan kecurangan yang dilakukan KPU setempat. Namun, setelah melakukan pemeriksaan, tuduhan itu tidak terbukti oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Dengan waktu 14 hari oleh rekan-rekan kita di Sulawesi Selatan, putusannya itu tidak terbukti adanya intimidasi dan kecurangan menurut laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemeriksaannya," kata Puadi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More