Sepekan Kampanye, Bawaslu Jatim Temukan Black Campaign hingga Money Politic

22 Feb 2018, 11:35 WIB

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Surabaya, IDN Times - Satu pekan kampanye Pilkada berlangsung, Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan para kandidat. Mereka pun meminta agar tim sukses mematuhi semua peraturan yang telah disepakati.

Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengatakan bahwa mereka bisa saja membatalkan kepesertaan paslon yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkada. Karena, sesuai kesepakatan komitmen masing-masing paslon, Pilkada Jatim harus maka harus dijaga. Bahkan pelanggaran yang dilakukan tak hanya diancam dengan aturan etik tapi juga pidana.

1. Alat peraga banyak yang belum diturunkan

Default Image IDN

Aang mengatakan, salah satu yang paling banyak dilanggar adalah peraturan tentang alat peraga kampanye. Tim dari masing-masing pasangan calon belum menurunkan alat peraga. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye memang disebutkan bahwa alat peraga yang boleh dipasang hanya yang sesuai kriteria dan difasilitasi KPU. Beberapa kriteria yang diatur meliputi ukuran dan jumlah di setiap daerah.

"Sehingga kami berharap ada koordinasi dan sinergitas antara Bawaslu, KPU Satpol PP, kepolisian bahkan TNI untuk menertibkan secara bersama-sama karena sampai sekarang APK yang seharsunya difasilitasi oleh KPU itu belum terpasang," ujar Aang kepada IDN Times, Rabu (21/2).

2. Ada black campaign di media sosial

Default Image IDN

Aang menambahkan, di 38 kabupaten/kota di Jatim, juga terdapat temuan kampanye hitam atau black campaign. Dia mencontohkan di Kabupaten Probolinggo. Di daerah itu terdapat akun media sosial yang mengubah gambar pasangan calon lawan dan memicu perdebatan."Lalu kita tindaklanjuti kami kirim ke Bawaslu untuk kemudian dinformasikan ke Menkominfo kemudian take down akun itu,"kata Aang.

3. Laporan money politic di Bangkalan

Default Image IDN

Selain alat peraga dan black campaign, Bawaslu Jatim juga mendapatkan laporan adanya politik uang atau money politic yang dilakukan salah satu tim pemenangan. "Itu masih proses kajian. Kemarin ada pelapor juga mencabut laporan, kemudian ada lagi melaporkan kejadian yang sama dan sekarang masih dilakukan proses lebih lanjut," jelas Aang.