Bawaslu Segera Kaji Laporan mengenai Luhut dan Sri Mulyani

19 Okt 2018, 10:30 WIB

Bawaslu.go.id

Jakarta, IDN Times – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar angkat bicara mengenai pelaporan yang masuk soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan dan Menteri Keuangan, Sri mulyani yang diduga melakukan pelanggaran kampanye dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada pekan lalu. Ketika ditanya oleh media proses pengusutannya, Fritz belum bisa memberikan komentar.

“Saya tidak bisa jawab sekarang karena masih dalam proses kajian, apakah ini masuk pelanggaran pasal 282 atau 281 UU Pemilu,” ujar Fritz di Gedung Bawaslu RI, Jakarta pada Kamis (18/10).

Ia menjelaskan kalau nanti terbukti ada pelanggaran, maka tidak tertutup kemungkinan Bawaslu memanggil dua Menteri Kabinet Kerja itu untuk dimintai keterangan. Pelapor bernama Dahlan Pido melalui kuasa hukumnya mengatakan dua menteri aktif itu menduga kuat mereka berkampanye di acara tahunan IMF-Bank Dunia.

Ketika pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia dia Bali usai, Direktur IMF, Christian Lagarde ingin berpose dengan mengacungkan angka dua yang menandai "victory". Tetapi, tiba-tiba sambil bercanda, Luhut dan Sri Mulyani terlihat mengoreksi posenya dan mengacungkan angka satu.

Lalu, kapan Bawaslu akan memanggil pelapor?

1. Bawaslu segera lakukan kajian terhadap laporan mengenai Luhut dan Sri Mulyani

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Fritz Edward Siregar mengaku segera melakukan kajian terkait dengan laporan yang sudah disampaikan ke Bawaslu. Pihaknya juga akan memanggil pelapor hingga saksi pelapor jika memang terbukti adanya pelanggaran yang dimaksud.

“Bagi saya ini terlalu cepat untuk memberikan komentar. Karena ini masih dalam kajian,” ujar Fritz.

2. Jika terbukti melanggar, maka ada sanksi yang harus ditanggung

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa)

Fritz menyampaikan, bila dalam laporan tersebut terbukti ada pelanggaran kampanye yang dilakukan maka ada sanksi yang bisa diberikan. Sanksi tersebut mulai dari pidana hingga denda.

“Kalau di pasal 282 UU Pemilu, sanksinya penjara 3 tahun paling lama dan denda 36 juta. Sementara untuk di pasal 283, maka tidak ada sanksi pidana,” tuturnya.

3. Sri Mulyani dan Luhut bisa terancam pidana penjara tiga tahun

ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Fritz menjelaskan pelapor dari unsur masyarakat Dahlan Pido, sudah menyerahkan barang bukti berupa pemberitaan media. Ia menuding Luhut dan Sri Mulyani sudah melakukan pelanggaran UU Pemilu.

"Undang-Undang Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 itu ada pelanggarannya. Pasal 282 dan 283 sanksinya ada di Pasal 547. Isinya, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu poinnya. Sanksinya Pasal 547, 3 tahun penjara pidana dan denda Rp 36 juta," ujar Dahlan yang ditemui di gedung Bawaslu pada Kamis (18/10).