Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan aksi bagi-bagi amplop berisi uang Rp300 ribu yang dilakukan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, tak melanggar aturan.
Hal itu lantaran aksi bagi-bagi amplop merah dikonfirmasi sebagai pembagian zakat mal, meski di amplop merah tersebut terdapat foto Said dan Achmad Fauzi serta logo PDIP.
Berdasarkan temuan dan verifikasi Bawaslu di Sumenep, Madura, Jawa Timur, aksi bagi-bagi amplop itu terjadi di tiga masjid, yaitu Masjid Abdullah Syehan Begraf, Masjid Naqsabandi dan Masjid Fatimah Binti Said Ghauzan. Rahmat mengakui sumber uang yang dibagikan berasal dari kantong anggota DPR RI itu.
"Tetapi, berdasarkan klarifikasi, uang yang bersumber dari Said Abdullah itu disalurkan melalui lembaga Said Abdullah Institute (SAI), kemudian diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren atau takmir masjid," ungkap Rahmat di media center Bawaslu, Kamis (6/4/2023).
Diketahui, pengasuh ponpes atau takmir masjid itu yang kemudian membagi-bagikan amplop kepada jemaah setelah salat tarawih.
"Jadi, saat kami lakukan klarifikasi pada pengurus takmir masjid, (uang) tidak langsung diserahkan oleh Pak Said, tetapi dari Pak Said ke Said Abdullah Institute yang melakukan pembagian itu dan dikonfirmasi bentuknya adalah zakat," kata dia.
Menurut Rahmat, pembagian amplop yang diklaim sebagai zakat itu tidak terjadi pada Ramadan 2023 saja. Aksi itu, kata dia, dilakukan tiap tahun.
"Kami ingatkan, ini tidak lagi dilakukan dalam tempat ibadah. Kami harapkan (pembagian zakat) tidak ada logo. Kalaupun ada pembagian zakat maka tidak menggunakan logo partai atau foto diri," tuturnya.
Rahmat mengaku berhati-hati mengambil keputusan karena Bawaslu tak ingin menghalangi orang yang ingin beribadah, salah satunya dengan membagikan zakat.
Mengapa Bawaslu tidak menjatuhkan sanksi kepada Said meski pembagian uang itu terjadi di rumah ibadah?