Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menegaskan bahwa gerakan untuk mencoblos tiga pasangan calon (paslon) sekaligus di Pilkada DKI Jakarta 2024, tidak bisa dipidana.
"Sampai sekarang (narasi coblos tiga paslon) tidak (dapat dipidana)," kata Bagja saat ditemui awak media di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/9/2024).
Bagja menyampaikan, tak tertutup kemungkinan gerakan semacam itu dikenai pidana. Dengan catatan, narasi tersebut diiringi dengan fitnah untuk menjatuhkan kandidat tertentu.
"Tapi nanti kita lihat di kampanye bagaimana, kalau kampanyenya sudah melakukan fitnah terhadap calon kepala daerah yang kemudian bertanding itu kemungkinan bisa dipidana," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta juga buka suara terkait munculnya gerakan baru mencoblos tiga foto paslon di kertas suara, usai Anies Baswedan tidak maju di Pilkada DKI Jakarta.
Anggota KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan semuanya bisa menilai ketiga pasangan calon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka," ujar Astri di KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Astri menegaskan, jika ada politik uang dalam gerakan tersebut maka bisa masuk dalam ranah pidana. Politik uang dalam pilkada sudah jelas masuk pidana.
"Jadi kita memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan," tutur dia.
Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid tak menampik pihaknya mendengar gerakan tersebut. Tetapi, menurutnya, bisa saja itu merupakan ungkapan kekecewaan dari pendukung Anies lantaran jagoannya gagal berlayar di Pilkada Jakarta 2024.
"Terkait gerakan anak Abah, bisa jadi itu adalah ungkapan kekecewaan pendukung Pak Anies karena yang mereka dukung kan tidak ada di dalam kertas suara," ujar Sahrin ketika dihubungi, Minggu (8/9/2024).