BBM Naik, Legislator PDIP Minta Pemerintah Tak Hanya Fokus ke BLT
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus meminta pemerintah tak hanya fokus pada pemberian bantuan langsung tunai (BLT), setelah menaikkan harga BBM subsidi. Dia meminta pemerintah juga memikirkan agar masyarakat tetap produktif setelah kenaikan harga BBM subsidi.
"Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktivitas rakyat, kata Deddy melalui keterangannya yang diterima IDN Times, Selasa (6/9/2022).
1. BLT BBM yang disalurkan harus tepat sasaran
Deddy mewanti-wanti pemerintah agar penyaluran BLT BBM subsidi tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, mekanik hingga pedagang tetap produktif di tengah naiknya harga BBM subsidi.
“Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat”, kata Deddy.
Meski demikian, Deddy mendukung pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi. Dia menyebut, kenaikan harga itu agar APBN tetap sehat.
2. Pemerintah diminta kendalikan kenaikan harga bahan pokok
Kemudian, Deddy juga meminta pemerintah memperhatikan kenaikan harga bahan pokok imbas dari naiknya BBM subsidi. Deddy berharap, dengan adanya BLT BBM, daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka”, ucap dia.
3. Jokowi jelaskan alasan menaikkan harga BBM
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, dalam hal ini adalah menaikkan harga BBM.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Dia menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.
