Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka sudah resmi berhenti jadi Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026. Namun, bukan berarti ia berhenti mendapat fasilitas dari negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden. Aturan yang sama juga mengatur hak keuangan dan administratif bagi bekas wakil presiden dan bekas presiden.
Di dalam Pasal 6 ayat (1) tertulis presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sedangkan, di dalam ayat (2) tertulis besaran pensiun pokok yang diperoleh presiden dan wapres yang berhenti secara hormat adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Sementara, di dalam penjelasan pada bagian undang-undang tersebut ditegaskan, semua bentuk pemberhentian kepada wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali, terdapat ketetapan MPR yang menyatakan sebaliknya. Artinya, cara Gibran yang memilih untuk berhenti masuk dalam kategori berhenti dengan hormat seperti yang dijelaskan di bagian penjelasan undang-undang tersebut.
"Setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," demikian tertulis di bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.