Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Wamendagri Jelaskan Etika Penurunan Foto Wapres Usai Bertemu Walkot Bogor

3 min read
Wamendagri Jelaskan Etika Penurunan Foto Wapres Usai Bertemu Walkot Bogor
Wamendagri Bima Arya usai sambangi Walikota di Balai Kota Bogor. (IDN Times/Linna Susanti)
  • Wamendagri Bima Arya meminta kepala daerah tetap fokus pada pelayanan warga dan program prioritas di tengah pemberhentian formal Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

  • Bima menilai penurunan foto Wakil Presiden merupakan penyesuaian yang wajar, asalkan dilakukan secara etis dan tetap menghormati proses yang berlangsung.

  • Pemkot Bogor masih memasang foto Wapres sambil menunggu arahan pusat yang seragam; Bima menyatakan pengisian jabatan pengganti sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bogor, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambangi Balai Kota Bogor dan bertemu langsung dengan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim pada Jumat (13/11/2026).

Usai pertemuan tersebut dilakukan, Bima Arya turut menyoroti dinamika politik nasional pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden secara formal, mulai dari tata cara penurunan foto resmi Wapres di instansi pemerintahan hingga jaminan stabilitas pelayanan publik di daerah.

"Konstitusi kita sudah jelas. Sudah ada aturannya, tahapannya, pergantian wapres seperti apa. Jadi saya minta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga, menjalankan program-program prioritas," ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto usai pertemuan di Balai Kota Bogor.

  1. 1. Tanggapan Wamendagri soal penurunan foto Wapres di lapangan

    Wakil Presiden RI,  Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri.
    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri. (Youtube/Wakil Presiden Republik Indonesia)

    Bima Arya menjelaskan turut mendampingi pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik di Istana Bogor.

    "Saya mendampingi Pak Ketua Umum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) bersama Sekjen pertemuan Presiden dengan pimpinan partai di Istana Bogor," kata Bima Arya.

    Ia menjelaskan terkait agenda pertemuannya, yang mungkin tidak jauh dari hal-hal yang hari ini menjadi perhatian bersama.

    Selain itu Bima Arya turut merespons aksi penurunan foto Wapres yang ramai beredar di media sosial, ia menilai penyesuaian di lapangan merupakan hal yang wajar selama tetap dilakukan secara beretika dan penuh penghormatan.

    "Ya, intinya Pak Gibran kan sudah dinyatakan berhenti sebagai wapres secara formal begitu ya. Ya artinya di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian saya kira wajar selama itu dilakukan secara etika dan kami melihat bagaimana warga juga masih memberikan penghormatan untuk prosesnya," kata Bima Arya.

  2. 2. Bursa pengganti Wapres diserahkan sepenuhnya kepada Presiden

    Bima Arya saat diwawancarai mengenai aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran dalam sesi wawancara.
    Bima Arya saat diwawancarai terkait aksi penurunan foto Wapres Gibran. (IDN Times/Linna Susanti)

    Terkait dinamika pengisian kursi Wakil Presiden maupun wacana pengajuan nama dari partai politik, Bima Arya menegaskan tidak ada usulan nama yang disodorkan. Seluruh keputusan mengenai sosok pengganti diserahkan sepenuhnya kepada Presiden sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.

    "Oh, enggak ada (nama yang diajukan). Kami semua sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Semuanya kami serahkan ke Presiden," tegasnya.

  3. 3. Pemkot Bogor tunggu arahan seragam penurunan foto

    Gedung Balai Kota Bogor, bangunan pusat pemerintahan Kota Bogor, terlihat dari sisi luar pada area kompleksnya.
    Gedung Balai Kota Bogor. (IDN Times/Linna Susanti)

    Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan bahwa foto Wakil Presiden di lingkungan Balai Kota Bogor hingga kini masih terpasang.

    Pemkot Bogor memilih menunggu instruksi resmi dan penyeragaman tata cara dari pemerintah pusat baik dari hasil pertemuan di Istana Bogor maupun keputusan resmi DPR/MPR agar tidak menyalahi aturan, sembari memastikan roda pemerintahan berjalan normal.

    "Para kepala daerah ini sebetulnya tata cara penurunan foto Wakil Presiden kalau bisa diseragamkan tentu akan lebih baik," kata dia.

    "Tentunya kami menunggu arahan lebih lanjut supaya tidak menyalahi. Tidak ada pelayanan publik yang dihambat dalam peristiwa ini, pemerintahan berjalan secara normal," tambahnya

Related Articles

See More
Wamendagri Jelaskan Etika Penurunan Foto Wapres Usai Bertemu Walkot Bogor