Berapa Uang Pensiun yang Diterima Gibran? Ini Hitungannya
- Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026 dan, menurut UU, pemberhentiannya dianggap dengan hormat kecuali ada ketetapan MPR sebaliknya.
- Sebagai mantan wapres, Gibran berhak menerima pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan, tunjangan lain, rumah kediaman, serta kendaraan negara dengan sopir.
- Gibran dan pasangan tetap berhak atas pengamanan terbatas Paspampres seumur hidup di dalam maupun luar negeri, mencakup pengamanan pribadi, instalasi, kegiatan, dan penyelamatan; fasilitas ini dapat ditolak.
Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka sudah resmi berhenti jadi Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026. Namun, bukan berarti ia berhenti mendapat fasilitas dari negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden. Aturan yang sama juga mengatur hak keuangan dan administratif bagi bekas wakil presiden dan bekas presiden.
Di dalam Pasal 6 ayat (1) tertulis presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sedangkan, di dalam ayat (2) tertulis besaran pensiun pokok yang diperoleh presiden dan wapres yang berhenti secara hormat adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Sementara, di dalam penjelasan pada bagian undang-undang tersebut ditegaskan, semua bentuk pemberhentian kepada wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali, terdapat ketetapan MPR yang menyatakan sebaliknya. Artinya, cara Gibran yang memilih untuk berhenti masuk dalam kategori berhenti dengan hormat seperti yang dijelaskan di bagian penjelasan undang-undang tersebut.
"Setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," demikian tertulis di bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.
1. Gibran terima uang pensiun setiap bulan sekitar Rp20 juta
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Kantor Istana Wapres Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Lebih lanjut, nilai gaji pokok yang diterima oleh seorang wakil presiden yakni sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres. Nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua DPR, MPR, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Hal itu juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 yang mengatur gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan lembaga tertinggi negara.
"Besaran gaji pokok bagi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp5.040.000 sebulan," demikian tertulis di Pasal 1 ayat (a) PP tersebut.
Maka, bila dikalikan empat kali besaran gaji pokok dari pimpinan lembaga tertinggi, artinya Gibran mendapat uang pensiun setiap bulan Rp20.160.000 (Rp5.040.000 X 4). Di luar itu, Gibran selaku mantan wapres juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun. Misalkan tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan masih banyak lagi.
2. Gibran juga berhak dapat rumah pensiun yang luasnya bisa mencapai 1.500 meter
Infografis Pengunduran Diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Anjani) Selain uang pensiun yang diterima setiap bulan, Gibran juga berhak mendapat rumah pensiun yang layak dan kendaraan yang dilengkapi sopir. Hal itu tertulis di dalam UU Nomor 1978 Pasal 8 yang menyebut mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya serta kendaraan milik negara sekaligus sopirnya.
Terkait spesifikasi rumah yang diberikan untuk mantan wakil presiden, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mekanisme mendapatkan rumahnya bisa melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah dan pembangunan rumah, atau pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi untuk rumah kediaman.Untuk luas tanahnya, maksimal 1.500 meter persegi untuk rumah di DKI Jakarta. Apabila di luar DKI Jakarta, luas tanah maksimalnya memiliki nilai yang setara dengan batas maksimal luas tanah yang ditentukan di DKI Jakarta.
Sementara untuk luas bangunannya maksimal 1.500 meter persegi sesuai dengan ketentuan di bidang tata ruang.
Bagian dalam rumahnya, terdapat ruangan yang bisa dipakai untuk aktivitas mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden, desain tata ruang yang nyaman, menggunakan bahan bangunan yang memenuhi syarat kekuatan bangunan dan keamanan penghuni, serta memiliki fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni.Untuk lokasi rumahnya, harus ada di Indonesia dan mudah dijangkau dengan jaringan jalan serta tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden beserta keluarga.
3. Mantan wapres dan pasangan juga masih berhak mendapatkan pengamanan dari Paspampres
Komandan Paspampres, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha memimpin apel gelar kesiapan pasukan satuan tugas pengamanan VVIP untuk HUT ke-81 RI. (Dokumentasi Paspampres) Selain itu, Gibran juga berhak mendapatkan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres) meski sudah mundur dari jabatan wakil presiden. Hal itu tertuang di dalam PP No 59 Tahun 2013 tentang pengamanan terhadap presiden dan wapres dan juga mantan presiden dan wapres serta keluarganya. Berikut aturan lengkap mengenai pengamanan tersebut.
Dalam Bab III Pasal 13 disebutkan bahwa mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas. Pengamanan tersebut diberikan selama di dalam negeri dan luar negeri.
"Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi istri atau suami," demikian bunyi ayat 3 pasal 13.Adapun dalam ayat selanjutnya dijelaskan pengamanan meliputi pengamanan pribadi, pengamanan instalasi dan pengamanan kegiatan serta pengamanan penyelamatan.
Pengamanan berlaku untuk di dalam negeri dan di luar negeri. Pengamanan mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta istri atau suami di dalam negeri, dilakukan oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Kapolri.
Sedangkan untuk pengamanan di luar negeri dilakukan oleh oleh Panglima TNI dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Mantan presiden dan wapres beserta istrinya atau suaminya berhak mendapatkan pengawalan seumur hidup. Meski begitu, mantan presiden atau wakil presiden juga berhak menolak fasilitas pengawalan itu."Mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya berhak menolak untuk mendapat pengamanan. Dalam hal mantan presiden atau mantan wakil presiden menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan kepada Presiden melalui Panglima TNI," demikian bunyi ayat 2 Pasal 21.
Paspampres yang akan mengawal Gibran berasal dari Grup D.
