Fasilitas yang Diterima Mantan Presiden dan Wapres yang Berhenti dengan Hormat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri di tengah polemik dokumen pendidikan, menyampaikan niat kepada Presiden Prabowo dan menyerahkan surat ke MPR pada November 2026.
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mantan wapres yang berhenti dengan hormat menerima pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir, serta tunjangan rumah tangga dan kesehatan keluarga.
Mantan wapres berhak atas rumah, kendaraan negara beserta pengemudi, staf pegawai negeri, serta pengamanan terbatas bagi diri dan pasangan seumur hidup oleh Paspampres.
Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR RI, imbas dari polemik keabsahan dokumen pendidikannya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Surat tersebut disampaikan pada hari ini, Kamis (12/11/2026) di gedung MPR RI. Gibran datang sendiri membawa surat yang tak ditutup map tersebut.
Selain kepada MPR, Gibran juga menyampaikan surat berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto. Tepat pukul 10.15 WIB, Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta dengan membawa surat pernyataan berhenti tersebut.
Gibran datang mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden RI, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya. Intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden RI," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Kini setelah berhenti, apa saja hak yang akan diterima Gibran sebagai mantan Wakil Presiden RI? Untuk hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuan tersebut mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Berikut fasilitas dan tunjangan yang diterima.
Table of Content
1. Mendapatkan uang pensiun dan tunjangan rumah tangga
ilustrasi biaya disusun proporsional (IDN Times/Aditya Pratama) Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun.
Pasal 6 ayat (2) menjelaskan, besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.
Selain pensiun, mantan presiden atau wakil presiden juga diberikan tunjangan-tunjangan, sesuai dengan yang tertulis di Pasal 7 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978. Pada huruf b, tunjangan ini meliputi biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
Sementara itu, Pasal 7 huruf c juga menuliskan tunjangan diberikan untuk biaya kesehatan bekas presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
2. Mendapat rumah kediaman, kendaraan milik negara dan staf pribadi
Ilustrasi transportasi mobil. (IDN Times/Aditya Pratama) Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan presiden dan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah, sedangkan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab mantan presiden dan wakil presiden.
Selain rumah, negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Sementara ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden atau wakil presiden juga tetap berhak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri, meskipun sudah tidak memiliki kedudukan sebagai pimpinan negara.
Berikut bunyi Pasal 8:
Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing:
a. Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
b. Disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Sementara dalam Pasal 9 disebutkan:
Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
3. Mendapat pengamanan seumur hidup
Ilustrasi Tentara. (IDN Times/Anjani Asra) Selain hak di atas, mantan presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan pengamanan dari negara. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
Dalam Pasal 13 disebutkan, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas, baik di dalam maupun luar negeri. Keluarga yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi istri atau suami.
Pengamanan tersebut mencakup pengamanan pribadi, instalasi, kegiatan, hingga penyelamatan. Pelaksanaan di dalam negeri maupun luar negeri dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan koordinasi bersama instansi terkait, yang ditetapkan oleh Panglima TNI.
Bahkan, pada Pasal 20 PP tersebut mengatur mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan seumur hidup sejak berakhirnya masa jabatan.
4. Pemberian tunjangan dihentikan jika terjadi hal ini
Infografis Pengunduran Diri Wapres Gibran. (IDN Times/Anjani Asra) Namun dalam Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan tunjangan-tunjangan itu akan berhenti diberikan apabila mantan presiden dan wakil presiden meninggal dunia atau diangkat Kembali menjadi presiden dan wakil presiden.
Berikut isi Pasal 10 ayat 1 dan 2:
(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan Kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
a.meninggal dunia;
b.diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
a.pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b.pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
