Bertemu Jokowi, KSPSI Minta Perusahaan yang Tak Beri THR Disanksi

Menurut Andi, hingga kini belum ada sanksi tegas dari pemerintah mengenai perusahaan yang tak membayar THR. Oleh karena itu, ia meminta satuan tugas THR diisi tiga pihak yaitu pemerintah, buruh dan pengusaha. Hal itu perlu agar berimbang.

"Agar bisa netral, bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi. Dari konfederasi buruh juga memberikan argumentasi yang tepat, dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR," tutur Andi.

Melalui pertemuannya dengan Jokowi dan beberapa menteri, Andi juga berharap pemerintah terus memberikan stimulus kepada perusahaan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada lagi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi itu keinginan kami, dan juga mengenai laju gelombang PHK supaya pemerintah agar bisa menahan ini dengan terus memberikan stimulasi-stimulasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan," ujar dia.

Selain membahas soal THR, Andi juga membahas tentang omnibus law UU Cipta Kerja. Ia berharap hasil Mahkamah Konstitusi (MK) berpihak pada buruh.

"Kita menyampaikan soal omnibus law yang pada saat ini masih sidang di Mahkamah Konstitusi, kita tunggu hasilnya dan kita berharap hasil MK ini akan berpihak kepada buruh dan rakyat Indonesia," jelas Andi.