Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Senin (13/2/2023) pukul 10.00 WIB. Sidang pemeriksaan itu melibatkan, jajaran KPU RI dan Bawaslu RI.

Perkara ini diadukan Tuntas Subagyo dan Sigit Prawoso yang memberikan kuasa kepada R. Indra Priangkasa. 

1. Jajaran KPU diadukan, termasuk Hasyim Asy'ari

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan jajaran anggota KPU RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pengadu mengadukan sejumlah jajaran KPU Pusat. Di antaranya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Kemudian, jajaran Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Ketujuh jajaran KPU pusat itu sebagai Teradu I sampai VII.

2. Jajaran Bawaslu juga dilaporkan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota Bawaslu dalam konferensi pers hasil pengawasan tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, pengadu juga melaporkan jajaran Ketua Bawaslu dan anggotanya. 

Adapun mereka di antaranya Rahmat Bagja, Herwyn J. H. Malonda, Puadi, Lolly Suhenty, dan Totok Hariyono sebagai Teradu VIII sampai XII.

3. Perkara yang diadukan

Ketua DKPP Heddy Lugito (dok. DKPP)

Teradu I sampai VII didalilkan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan proses pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024. Para Teradu tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran milik Partai Kedaulatan Rakyat yang tersimpan dalam 38 flashdisk (hardisk eksternal). 

Sementara itu, Teradu VIII sampai XII juga didalilkan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan sidang ajudikasi pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. Salah satunya dengan mengesampingkan bukti dokumen yang tersimpan dalam 38 flashdisk. 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More