Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Inggris Jatuhkan Sanksi ke 8 Perusahaan Permukiman Ilegal Israel

4 min read
Inggris Jatuhkan Sanksi ke 8 Perusahaan Permukiman Ilegal Israel
permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina (Wilson44691, CC0, via Wikimedia Commons)
  • Inggris menjatuhkan pembekuan aset dan diskualifikasi direktur kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.
  • Sanksi diumumkan menjelang tender proyek E1 lebih dari 1.200 rumah, yang dinilai mengancam solusi dua negara dengan membelah Tepi Barat dan mengisolasi Yerusalem Timur.
  • London juga menyanksi Tzav 9 atas pemblokiran bantuan ke Gaza, serta menyiapkan larangan impor barang dan iklan properti dari permukiman ilegal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel pada Selasa (17/11/2026). Perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam perencanaan serta pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan sanksi berupa pembekuan aset dan diskualifikasi direktur ini bertujuan memutus aliran pendanaan guna menghentikan perluasan konstruksi di wilayah tersebut. Kebijakan ini diumumkan menjelang tenggat waktu penawaran tender proyek pemukiman E1 yang dinilai mengancam kelangsungan solusi dua negara. Selain menyasar korporasi properti, London juga menjatuhkan sanksi serupa kepada kelompok aktivis sayap kanan Israel bernama Tzav 9 karena kerap memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

  1. 1. Daftar perusahaan yang disanksi dan ancaman proyek E1

    Ilustrasi Bendera Inggris
    Ilustrasi Bendera Inggris. (pixabay.com/terimakasih0)

    Delapan entitas bisnis yang dijatuhi sanksi meliputi Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, S.A.G. (Velvel) Construction and Development, Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects 2021, serta Z.F. Building Company. Perusahaan-perusahaan ini merancang, membangun, memasok infrastruktur publik, hingga memasarkan unit hunian pemukiman ilegal di berbagai titik Tepi Barat kepada pembeli lokal maupun luar negeri. Salah satu pengembang, Harey Zahav, bahkan terkenal sering membangun pos pemukiman ilegal tanpa izin pemerintah Israel dan sempat memicu kontroversi pada 2023 akibat mengunggah slogan harapan kembalinya pemukim Israel ke Gaza.

    Langkah tegas London diambil dua hari sebelum batas akhir pengajuan tender proyek E1 untuk pembangunan lebih dari 1.200 rumah pemukiman yang dibuka sejak Agustus lalu. Proyek strategis di timur Yerusalem ini menuai kecaman komunitas internasional dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena membelah wilayah Tepi Barat serta mengisolasi Yerusalem Timur. Kementerian Luar Negeri Inggris menilai pemerintahan Israel saat ini menolak menindak pemukiman ilegal, bahkan jumlah persetujuan pemukiman dalam empat tahun terakhir melampaui total gabungan selama 20 tahun sebelumnya.

    "Melindungi solusi dua negara adalah pedoman utama dari pendekatan pemerintah ini. Itulah sebabnya pesan saya mengenai proyek E1 sangat jelas: jangan menawar, jangan membangun, dan jangan mengambil untung dari kehancuran solusi dua negara," tegas Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, dilansir The Guardian.

  2. 2. Inggris juga sanksi pemblokir bantuan ke Gaza

    truk membawa bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Zikim
    truk membawa bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Zikim (U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Malcolm Cohens-Ashley, Public domain, via Wikimedia Commons)

    Inggris turut membekukan aset serta mendiskualifikasi direktur Tzav 9 dalam paket sanksi yang sama. Kelompok aktivis Israel tersebut rutin mengorganisir blokade di jalan raya, pelabuhan, dan perlintasan perbatasan untuk menghentikan konvoi truk pengangkut makanan, air, serta bahan bakar ke Jalur Gaza hingga Oktober lalu. Praktik pengadangan ini memperparah krisis kemanusiaan di wilayah Gaza yang tengah dilanda banjir besar akibat hujan lebat.

    Bencana banjir menyapu puluhan ribu tenda pengungsian di Gaza. Data Kementerian Luar Negeri Inggris menunjukkan hampir 4 ribu keluarga kehilangan tempat tinggal dan 1,4 juta warga terpaksa bertahan di tenda darurat. Mengutip laporan PBB, Inggris mengungkap lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal yang dibeli mitra kemanusiaan tertahan di luar perbatasan Gaza akibat blokade otoritas Israel.

    Pemerintah Israel berdalih pembatasan barang diperlukan guna mencegah kelompok Hamas memperoleh material berfungsi ganda untuk keperluan militer, memicu perselisihan akses masuk yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Otoritas Israel juga terus menahan pengiriman kayu sehingga tidak ada perlengkapan hunian darurat yang tersedia di dalam Gaza. Guna merespons darurat musim dingin, Menteri Urusan Timur Tengah Inggris, Stephen Doughty, mengumumkan pencairan dana tambahan 5 juta poundsterling Inggris (sekitar Rp120,5 miliar) untuk program musim dingin UNICEF pada Kamis (12/11/2026).

    "Kami tidak akan tinggal diam melihat pihak-pihak yang memblokir bantuan darurat memperdalam penderitaan warga sipil yang sudah tak tertahankan di Gaza," ujar Miliband, dikutip dari The New Arab.

  3. 3. Memburuknya hubungan diplomatik Inggris dan Israel

    pemandangan Tepi Barat, Palestina
    pemandangan Tepi Barat, Palestina (Travel 2 Palestine, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

    Paket sanksi ini merupakan realisasi janji Miliband pada 8 September lalu sekaligus penerapan perdana perluasan rezim sanksi Hak Asasi Manusia Global dan Hukum Humaniter Internasional yang disahkan pada 13 Oktober. Regulasi baru tersebut mengizinkan London menindak individu maupun korporasi yang terlibat pelanggaran hukum humaniter berat di seluruh dunia. Kementerian Luar Negeri Inggris juga tengah menyusun undang-undang terpisah untuk melarang impor barang serta layanan iklan properti dari pemukiman ilegal di wilayah Inggris, meski tetap mendukung perdagangan dengan wilayah resmi Israel sesuai Garis Hijau.

    Berbeda dengan sanksi tahun 2025 terhadap dua menteri kabinet sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang dikoordinasikan bersama mitra internasional, kali ini Inggris bertindak sendiri dalam menyanksi delapan perusahaan konstruksi tersebut. Pada tahun 2025 pula, Inggris bergabung dengan sejumlah negara mengakui negara Palestina demi memajukan solusi dua negara. Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967, Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang dihuni 700 ribu warga Yahudi di tengah 3,3 juta warga Palestina.

    Hubungan bilateral kedua negara memburuk drastis selama tiga tahun terakhir akibat cara Israel menjalankan perang di Gaza dan lonjakan serangan pemukim terhadap warga Palestina sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Israel bahkan sempat mengancam akan menutup gedung Konsulat Inggris di Yerusalem Timur pada September lalu sebagai balasan atas rencana sanksi dagang London, sebelum diplomat kedua negara mencapai kesepakatan menit terakhir pada Oktober.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More