BGN Minta Waktu Menata SPPG, Tegaskan Moratorium hanya Sementara

18 Jul 2026, 08:56 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

BGN Minta Waktu Menata SPPG, Tegaskan Moratorium hanya Sementara

Kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya Sih

Asosiasi Mitra MBG mengancam mogok nasional karena menilai kebijakan BGN sepihak dan merugikan, terutama terkait penutupan sementara 2.213 dapur serta pembagian tanggung jawab operasional yang tidak jelas.
BGN melalui Trenggono meminta waktu untuk menata ulang 27 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia dan menegaskan bahwa moratorium bersifat sementara sambil membuka ruang dialog dengan para mitra.
Anggota DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah segera mencari solusi adil agar rencana mogok nasional tidak menghambat program Makan Bergizi Gratis yang berdampak pada masyarakat luas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono merespons ancaman Asosasi Mitra Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengancam akan melakukan aksi mogok massal dengan menyegel dapur MBG di seluruh Indonesia. Mitra strategis program MBG menilai kebijakan BGN yang sepihak dan merugikan.

Mitra diminta menanggung modal infrastruktur tetapi langsung dijatuhi sanksi ditutup sepihak bila ditemukan masalah. Berdasarkan data dari BGN, masih ada 2.213 SPPG yang ditutup sementara.

Trenggono memohon waktu kepada para mitra strategis program MBG untuk melakukan penataan ulang terhadap dapur-dapur MBG.

"Yang jelas kami menjawab penghentian sementara ini tidak berlangsung seterusnya. Jadi, penghentian ini sifatnya sementara. Berikan kami waktu untuk menata kembali," kata Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (17/7/2026) malam.

Mantan perwira tinggi TNI itu menambahkan, BGN akan menata 27 ribu dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk yang berlokasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Proses penataan itu, menurutnya, membutuhkan waktu. Ia menggarisbawahi BGN tidak menutup pintu komunikasi dengan mitra-mitra MBG.

"Tolong, kepada para mitra, bukannya kami tidak mau komunikasi, tidak. Kami juga memberikan kesempatan, namun kami carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," tutur dia.

1. Asosiasi mitra BGN berencana lakukan mogok massal dapur MBG

SPPG Jetis Patalan 3 yang memberikan layanan MBG pada siswa SDN Kowang Jetis. (IDN Times/Daruwaskita)

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng mengancam bakal melakukan rencana aksi mogok massal dan nasional dapur MBG. Langkah tersebut dipicu oleh kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai sepihak, tidak adil, serta mengabaikan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan.

"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Syawaludin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Juli 2026.

Ia mengungkapkan, para mitra merasa dikesampingkan dalam pengambilan keputusan penting. Padahal, mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dan menanamkan modal investasi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur dan dapur MBG.

Asosiasi menyoroti masalah paling penting terletak pada pembagian tanggung jawab operasional di dalam dapur program gizi. Ketidakjelasan itu berujung pada kerugian finansial yang besar bagi mitra akibat adanya penghentian kerja sama sepihak.

2. BGN diberikan tenggat waktu hingga 17 Agustus 2026

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). (IDN Times/Trio Hamdani)

Asosiasi siap mengambil langkah konkret dengan menghentikan operasional dapur secara nasional pada pertengahan Agustus 2026. Langkah itu bakal ditempuh bila BGN tidak membenahi tata kelola sesuai ketentuan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaran MBG.

"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Kawan-kawan kami sudah setuju bila sampai tanggal 17 Agustus, proses ini tidak selesai, maka kami akan lakukan itu," kata Syawaludin Aweng.

Sejumlah asosiasi yang tergabung ke dalam Presedium Mitra MBG antara lain Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), hingga Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi).

3. Anggota DPR desak BGN segera cari solusi

Anggota komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani. (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, rencana aksi mogok nasional mitra program MBG menyebabkan kekhawatiran bagi anggota komisi IX DPR, Netty Prasetiyani. Sebab, rencana mogok itu bisa menghambat program MBG.

"Kalau tadi sampai ada pernyataan kami akan mogok nasional, kok saya rasanya jadi khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, mogok nasional, berarti bisa kita katakan program BGN ini tidak dapat dijalankan," ungkap Netty di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa lalu.

Politikus perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah segera mencari solusi yang adil dan tak merugikan masyarakat.

"Maka menurut saya, kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, tidak berat sebelah, dan memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG dan seluruh masyarakat. Saya secara pribadi atas nama fraksi PKS, hari ini mendorong dan mendukung setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan," tutur dia.