China membantah tuduhan Donald Trump soal intervensi pemilu AS 2020 dan menegaskan tudingan itu tidak berdasar serta hanya upaya mencemarkan nama baik Beijing.
Pemerintah China meminta Washington berhenti menjadikan isu China sebagai alat politik domestik, sementara rencana kunjungan Presiden Xi ke AS pada September belum dikonfirmasi dampaknya.
Klaim Trump tentang kecurangan pemilu 2020 tak pernah terbukti di pengadilan maupun laporan intelijen AS, yang menyatakan tidak ada campur tangan asing dalam proses atau hasil pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – China membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyebut Beijing mencampuri pemilu AS. Pada Jumat (17/7/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta dan hanya bertujuan mencemarkan nama baik Negeri Tirai Bambu.

Sehari sebelumnya, Trump kembali mempertanyakan hasil pemilu presiden AS 2020 dalam pidatonya di Gedung Putih. Trump mengklaim akan membuka dokumen intelijen yang disebut menunjukkan China memperoleh 220 juta data pemilih AS secara ilegal. Pemimpin Negeri Paman Sam itu juga menuduh lebih dari 250 ribu warga non-AS terdaftar sebagai pemilih di empat negara bagian.

"Tuduhan yang dilontarkan pihak AS sepenuhnya merupakan rekayasa dan fitnah jahat yang sejak lama telah terbukti tidak berdasar. China tidak memiliki kepentingan terhadap pemilu AS dan tidak pernah mencampurinya," kata Lin, dikutip dari CNA.

1. China minta AS berhenti menjadikan Beijing sebagai isu politik

ilustrasi bendera China (pixabay.com/glaborde7)

Trump sebelumnya mengunjungi Beijing pada pertengahan Mei dan bertemu Presiden China, Xi Jinping. Keduanya kemudian menyepakati kerangka baru untuk mengelola hubungan bilateral. Dalam kesempatan tersebut, Trump mengundang Xi untuk berkunjung ke AS pada September. Beijing kemudian mengonfirmasi bahwa Xi telah menerima undangan tersebut.

Lin menolak memberikan komentar terkait apakah tuduhan Trump memengaruhi rencana kunjungan Xi ke AS pada September mendatang. Lin meminta Washington berhenti menggunakan China sebagai isu politik dalam negeri, mengutip laporan The Hill.

"Masyarakat internasional melihat dengan sangat jelas siapa yang selama ini terbiasa mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kami mendesak AS untuk merefleksikan tindakannya sendiri, berhenti memfitnah China tanpa dasar, berhenti menjadikan China sebagai isu dalam pemilu, dan melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat bagi hubungan China-AS," ungkap Lin.

2. Trump berupaya merusak kepercayaan jelang pemilihan paruh waktu

ilustrasi bendera AS (pexels.com/Brett Sayles)

Partai Demokrat menuduh Trump berusaha merusak kepercayaan menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang. Sejumlah politisi Republik dilaporkan khawatir tingkat popularitas Trump dapat memengaruhi peluang partainya untuk mempertahankan mayoritas di Kongres.

Trump dapat menghadapi sidang pemakzulan ketiga jika Partai Demokrat berhasil merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPRR). Trump telah dimakzulkan dua kali pada masa jabatan pertamanya, termasuk karena dugaan penghasutan serangan 6 Januari.

Mantan pengacara Gedung Putih, Ty Cobb, menilai pernyataan Trump dirancang untuk membangun dasar bagi kemungkinan deklarasi keadaan darurat pemilu. Trump hingga kini tak pernah mengakui kekalahannya dalam pemilu 2020. Beberapa bulan setelah pemilu, dia mengajak para pendukungnya berkumpul di Washington sebelum massa menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

3. Klaim Trump soal kecurangan pemilu belum pernah terbukti

Presiden AS, Donald Trump. (The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Klaim Trump terkait kecurangan pemilu 2020 tidak pernah berhasil dibuktikan di pengadilan. Lebih dari 60 gugatan hukum yang diajukan tidak menghasilkan putusan yang menunjukkan adanya kecurangan yang mampu mengubah hasil pemungutan suara. Proses penghitungan ulang, audit, hingga penyelidikan Departemen Kehakiman AS juga tak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Dilansir Anadolu, Trump juga mengutip laporan CIA yang menyebut Partai Komunis China pada 2018 memiliki kebijakan untuk memanfaatkan berbagai elemen di dalam maupun luar negeri yang menentangnya guna mengurangi perolehan suara pada pemilu 2020, memaksanya mengundurkan diri, atau menggagalkan upaya terpilih kembali.

Namun, penilaian intelijen AS yang dipublikasikan pada 2021 menyatakan tidak ditemukan indikasi bahwa aktor asing mana pun mencoba ataupun berhasil mengubah aspek teknis pemilu presiden 2020, termasuk data pendaftaran pemilih, surat suara, proses penghitungan, maupun hasil akhir pemilu. Penilaian itu dilakukan di bawah kepemimpinan Direktur Intelijen Nasional AS era Trump, John Ratcliffe.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.