Bima Arya: Mayoritas Warga Bogor Gak Paham Apa Itu COVID-19

12 Sep 2020, 14:23 WIB

Bima Arya Sugiarto dalam Webinar Eps. 3 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "Kisah Mereka Garda Terdepan Negeri" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan survei bersama tim Lapor COVID-19 dan NTU Singapura terkait COVID-19. Survei dilakukan kepada 21 ribu responden di seluruh Kota Bogor.

Berdasarkan hasil survei, kata Bima, mayoritas warga tidak paham mengenai COVID-19 Bogor. Bahkan, mereka merasa jauh dari wabah tersebut.

"Mayoritas (warga) nggak paham apa itu COVID-19. Mayoritas warga merasa jauh dari covid, sedikit kemungkinan terpapar," kata Bima dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM secara virtual, Sabtu (12/9/2020).

1. Ada 50 persen warga percaya tidak percaya teori konspirasi COVID-19

Ilustrasi virus corona. IDN Times/Arief Rahmat

Menurut Bima, hal mengkhawatirkan dari survei tersebut adalah banyak warga yang juga percaya teori konspirasi COVID-19. Dari hasil survei tercatat sebanyak 19 persen responden percaya teori konspirasi, 29 persen tidak percaya, dan 50 persen masih bimbang apakah percaya atau tidak.

"Bisa iya bisa enggak (percaya). Lalu 40 persen kehilangan mata pekerjaan. Jadi poinnya yang saya sampaikan adalah satu dampak ekonomi demikian dahsyat. Tingkat edukasi persepsi ancaman COVID itu rendah sekali. Ini bahaya," ucap Bima.

2. Lockdown terhadap aktivitas kurang tanpa didukung sumber dan logistik yang cukup

Satpol PP memberi sanksi terhadap pelanggar PSBB di Jakarta (Instagram.com/satpolpp.dki)

Bima menjelaskan dalam kondisi saat ini, lockdown maupun pengetatan PSBB terhadap aktivitas ekonomi warga menjadi kurang pas. Penyebabnya, sumber dan logistik untuk mendukung upaya PSBB tersebut belum optimal.

"Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakuakn beberapa bulan lalu, satu personil harus kuat. Satpol PP nggak sampai 200 kita. TNI-Polri mampu atau enggak?" tuturnya.

3. Anggaran daerah Kota Bogor tidak mencukupi

Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief Rahmat

Bima mengaku bingung bila harus memaksa aktivitas ekonomi warga bila harus dipaksa untuk di rumah. Sebab, anggaran yang dimiliki kota Bogor sangat terbatas untuk mendukung upaya tersebut.

"APBD kota Bogor nggak cukup. Provinsi, kementerian, komit nggak (bantu)? kan belum tentu," ujarnya.