Bivitri: Jangan Terlena Permendikbud, RUU TPKS Gantung Sewindu di DPR

Menurut Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera ini, penerbitan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual saat ini membuka pikiran bahwa kasus kekerasan seksual banyak di kampus.

"Sebelum adanya Permendikbud ini banyak yang belum berani melapor, sekarang mulai banyak yang bersuara," kata Bivitri.

Dia menegaskan kekerasan seksual bukan hanya di lingkungan kampus atau sekolah-sekolah, bahkan di luar itu banyak kasus serupa.

"Lebih banyak yang belum terungkap di luar kampus, RUU TPS yang sebenarnya dari dulu kita dorong, ini pun masih ditahan," kata Bivitri.

Bivitri mengingatkan RUU TPKS yang sudah diusulkan sejak delapan tahun lalu kini masih terlunta-lunta. RUU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai usul inisiatif Baleg DPR RI dan parlemen berkomitmen menyelesaikan pembahasan aturan tersebut pada Masa Sidang I Tahun Persidangan 2021-2022.

"Nah di DPR ini belum selesai juga, harusnya 16 Desember itu adalah paripurna terakhir tahun ini. Harusnya 16 Desember RUU ini diketok sebagai RUU usul inisiatif DPR, namun ternyata jelang 16 Desember ini kayaknya bakal tertahan lagi karena ada upaya2 dari sebagian fraksi dan individu di DPR yang mencoba menghilangkan kata 'persetujuan' seperti di Permendikbud," katanya

Selain menghilangkan kata 'persetujuan' juga menghilangkan kata 'kekerasan'. Padahal, dua kata jadi kunci penanda kekerasan seksual .

"UU TPKS ini diarahkan untuk pencegahan, padahal fenomena ini persoalannya adalah yang sudah terjadi dan tidak bisa dilaporkan korbanya juga tidak mendapat pemulihan. Seharusnya fokus pada korban lho," tegas Bivitri.