BKKBN Terima Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari KIP

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai salah satu negara yang mengutamakan keterbukaan serta transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan  yang dikenal sebagai open government. Ia juga menekankan bahwa memberikan informasi kepada publik merupakan kewajiban dari badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. 

“Badan publik harus meningkatkan akses dan konten informasi yang akurat dan benar untuk masyarakat. Perlunya komitmen dan konsistensi badan publik dalam melakukan inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik, serta mengembangkan pola interaksi dan komunikasi aktif dengan masyarakat sesuai perkembangan teknologi terkini sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik dan pembangunan di berbagai bidang,” jelasnya.

Penghargaan yang diterima BKKBN tak terlepas dari upaya menjalankan kegiatan dan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya, BKKBN mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan fenomena adaptasi kebiasaan baru (AKB). 

Hasto mengatakan, BKKBN menggerakkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk sepenuhnya membantu pelayanan. Termasuk di antaranya mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk digunakan di fasilitas kesehatan (Faskes). Ini berbeda dengan sebelumnya yang menitikberatkan tugas PKB kepada tugas-tugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) atau penyuluhan.

Selain itu, BKKBN mendistribusikan alokon kepada faskes-faskes swasta. Ini berbeda dari kondisi sebelum pandemik COVID-19 yang hanya mendistribusikan alokon untuk faskes pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit atau klinik-klinik milik pemerintah. Dengan catatan, distribusi kepada faskes swasta tersebut tetap tercatat di BKKBN. 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana menjelaskan bahwa penghargaan keterbukaan informasi badan publik diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik selama tahun 2020. 

Penghargaan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana Badan Publik telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

“Dengan begitu, tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya (CSC)