Peluncuran Buku Herbert Feith, Bonnie Triyana Ajak Lakukan Otokritik
Bonnie Triyana mengajak peserta membaca sejarah demokrasi sebagai bahan otokritik terhadap posisi kekuasaan dan konstitusi saat ini.
Diskusi membahas lahirnya demokrasi Indonesia, konsep kepemimpinan Herbert Feith, serta benturan legitimasi elektoral dan historis.
Fachry Ali menyebut karya Feith sebagai kesaksian emosional tentang politik Indonesia dan pandangannya terhadap peristiwa 1965.
Jakarta, IDN Times – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada sejarah, melainkan menjadikannya sebagai otokritik. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran dan diskusi buku "Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia" karya Herbert Feith, yang digelar di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
"Membaca Feith juga berarti mengajak diri kita melakukan otokritik: seberapa jauh kita telah belajar dari pengalaman sejarah tersebut? Apakah demokrasi kita hari ini benar-benar telah menempatkan kekuasaan di bawah kendali konstitusi?" ujar Bonnie.
1. Demokrasi Indonesia lahir dari kebutuhan pragmatis
Bonnie Triyana PDIP dalam peluncuran buku Herbert Feith (IDN Times/Aryodamar) Dalam pengantarnya, Bonnie mengaitkan lahirnya demokrasi di Indonesia dengan konteks geopolitik pasca-Perang Dunia II. Dia mengisahkan bagaimana Maklumat X November 1945 membuka keran multipartai, serta upaya para elite saat itu untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara boneka fasis.
"Demokrasi di Indonesia lahir bukan karena aspirasi organik rakyat yang berakar dari tradisi sejarah dan kebudayaannya, melainkan kebutuhan pragmatis menentukan posisi di dalam pertarungan geopolitik pasca-Perang Dunia Kedua," jelasnya.
Menurut Bonnie, Feith mencatat bahwa pada masa itu demokrasi lebih dipahami sebagai prinsip untuk membangun bangsa, mendidik rakyat, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun, pemahaman demokrasi sebagai sistem untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan belum berkembang kuat.
"Prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan agar kekuasaan tidak menjadi sebuah rongrongan belum memperoleh pijakan yang kokoh," ujarnya.
2. Usman Hamid sorot dikotomi kepemimpinan Feith
Peluncuran buku Herbert Feith (IDN Times/Aryodamar) Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyoroti konsep dikotomi kepemimpinan Feith, yakni administrator melawan solidarity maker.
"Feith menjelaskan bahwa ini bukan lagi soal perbedaan karakter kepemimpinan, tapi lebih pada pencerminan dua orientasi kepemimpinan yang modern versus yang tradisional," jelas Usman.
Usman mencontohkan bagaimana sosok administrator seperti Mohammad Hatta atau Mohammad Natsir kalah oleh sosok solidarity maker seperti Sukarno.
Usman juga menyinggung relevansi buku ini dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Dia mengutip istilah kelelahan demokratis untuk menggambarkan situasi hari ini, di mana terjadi benturan antara legitimasi elektoral dan legitimasi historis.
"Apakah sedang terjadi keruntuhan demokrasi konstitusional Indonesia hari ini? Kalau itu terjadi, kita tidak boleh berdiam diri," ujarnya.
3. Pengamat sebut karya Feith sebagai kesaksian emosional politik Indonesia
Peluncuran buku Herbert Feith (IDN Times/Aryodamar) Cendekiawan dan Pengamat Sosial-Politik, Fachry Ali, menyebut karya Feith sebagai sebuah kesaksian emosional tentang politik Indonesia. Dia menilai Feith telah meramalkan kejatuhan demokrasi dan tidak terkejut dengan peristiwa 1965.
"Feith sendiri sudah meramalkan bahwa suatu saat PKI akan mengambil inisiatif kekuasaan. Itu sebabnya ia tidak terkejut dengan kejadian 30 September 1965," ujar Fachry.
