BNPB Evaluasi Pemadaman Karhutla Sumsel, Temukan 44 Area Terbakar
BNPB mengevaluasi operasi pemadaman karhutla Sumsel, termasuk koordinasi posko, personel, peralatan, dan teknologi pemadaman.
Pemetaan BNPB menemukan 44 area hutan dan perkebunan terbakar, dengan sebagian besar titik api berada di perbatasan area izin konversi.
Kristomei menekankan akuntabilitas data personel serta keselamatan dan pemeriksaan kesehatan petugas yang terpapar asap.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) di Palembang pada Minggu (18/10).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemprov Sumsel.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up," kata Kristomei dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
Dalam rapat, dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sesuai instruksi Presiden. Penanganan karhutla perlu melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan program yang tersinkronisasi.
1. BNPB evaluasi efektivitas operasi pemadaman karhutla
Pemadaman karhutla di Sumatra Selatan. (Dokumentasi Kemenko Polkam) BNPB meminta evaluasi berkala terhadap operasi pemadaman yang melibatkan ribuan personel gabungan dan berbagai peralatan, termasuk helikopter. Evaluasi bertujuan mengukur perkembangan penanganan berdasarkan perubahan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
Untuk memperjelas koordinasi di lapangan, Kristomei mendorong pembentukan posko operasi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab, pembagian tugas, serta data jumlah personel dan peralatan yang dikerahkan.
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" ujar dia.
BNPB juga mendorong pengujian efektivitas teknologi pemadaman, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl hingga penggunaan dry ice. Pengujian secara ilmiah diperlukan untuk memastikan teknologi tersebut tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran.
Sementara itu, untuk penanganan ekosistem gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan, BNPB meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merumuskan solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang dibahas ialah pembuatan atau optimalisasi kanal untuk menjaga kelembapan tanah gambut hingga lapisan dalam.
2. BNPB temukan 44 area hutan dan perkebunan terbakar
Ilustrasi lahan dan hutan terbakar. (Dokumentasi BNPB) Pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan. Area tersebut mencakup perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan area izin konversi. Temuan ini mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pemadaman tidak terganggu oleh pembakaran kembali di lahan yang sama.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.
Dalam penanganan karhutla, Kristomei juga menekankan empat pilar strategi, yakni Kolaborasi, Responsif, Inovatif, dan Siderisasi. Penanganan harus dilakukan dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.
3. BNPB tekankan akuntabilitas data personel
Ilustrasi personil gabungan memadamkan api kebakaran. (Dok. BNPB) Kristomei mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan kejujuran dalam pelaporan jumlah personel di posko lapangan. Jumlah petugas yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan yang diberikan sebanding dengan kebutuhan dan jumlah personel yang bertugas.
Kristomei menegaskan, jika posko melaporkan 100 personel, jumlah petugas yang berada di lapangan harus sesuai dengan angka tersebut. Jika jumlahnya masih kurang, penambahan personel perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasi.
"Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi," kata dia.
Selain itu, dia menyoroti keselamatan dan kesehatan petugas yang telah bekerja keras memadamkan api. Salah satu perhatian yang disampaikan ialah pemeriksaan kesehatan, termasuk rontgen paru-paru bagi personel yang terpapar asap selama bertugas.
Usai memimpin rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk melihat langsung kondisi karhutla di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Selama peninjauan, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam memastikan pemadaman di titik kebakaran yang masih aktif berjalan efektif.
Hasil pengamatan udara menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan penanganan di daerah. Upaya tersebut mencakup percepatan pemadaman serta optimalisasi dukungan operasi darat dan udara sesuai situasi di lapangan.
