BPJS Kesehatan Jadi Contoh Delegasi Asing Untuk Pelajari Program JKN

08 Nov 2023, 17:25 WIB

Acara Asian eHealth Information Network (AeHIN) General Meeting 2023. (dok. BPJS Kesehatan)

Jakarta, IDN Times – Kehadiran BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi magnet tersendiri bagi negara-negara di dunia. Pasalnya, belum genap sepuluh tahun berjalan, sudah lebih dari 95% penduduk Indonesia menjadi peserta Program JKN.

Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC). Karena itulah, tak sedikit negara yang tertarik mempelajari bagaimana BPJS Kesehatan beroperasi. Kali ini, Indonesia menjadi tuan rumah acara Asian eHealth Information Network (AeHIN) General Meeting 2023 yang diselenggarakan AeHIN berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI pada 6-9 November 2023.

Puluhan delegasi Joint Learning Network (JLN) dari berbagai mancanegara yang mengikuti acara tersebut pun berbondong-bondong mengunjungi Kantor Pusat BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk studi banding mengenai pengelolaan Program JKN yang merupakan jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema kontribusi dan penyelenggara tunggal.

1. Data BPJS Kesehatan jadi aset negara

ilustrasi BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian maupun pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.

Untuk memudahkan proses pengolahan data oleh peneliti, akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait lainnya, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan data sampel yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan data yang ada di BPJS Kesehatan.

“Data dan informasi Program JKN ini ibarat tambang emas. Setiap hari, ada 112 juta/hari transaksi data yang berlangsung di dalam ekosistem Program JKN, atau 1.296 transaksi data per detik. Terdapat 397,8 miliar row data, yang meliputi data kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan iuran. Karenanya, kami berupaya memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya,” kata Ghufron yang saat ini juga menjabat Ketua TC Health International Social Security Association (ISSA) beranggotakan 160 negara, Rabu (08/11/2023).

2. Terus lakukan inovasi pada program JKN

ilustrasi konsultasi menggunakan BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah mengembangkan beragam inovasi digital untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada peserta. Mulai dari antrean online untuk memangkas waktu tunggu di fasilitas kesehatan, layanan Skrining Riwayat Kesehatan untuk mendeteksi dini risiko penyakit kronis, konsultasi online dengan dokter, dan yang terbaru bernama i-Care JKN.

“Peserta JKN dapat dengan mudah melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Informasi tersebut mencakup detail diagnosa, tindakan medis, fasilitas kesehatan pemberi layanan, dan tanggal pelayanan selama setahun terakhir. Melalui i-Care JKN, dokter juga dapat merencanakan perawatan yang sesuai berdasarkan data yang lebih real time, aktual, dan faktual. Ini akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan,” jelas Ghfuron yang juga menjabat dalam Steering Group JLN Indonesia.

3. Data BPJS Kesehatan tersedia di setiap daerah

BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga telah menciptakan Dashboard JKN bagi Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses data sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Fitur ini termasuk juga melihat profil peserta JKN, capaian UHC, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, jumlah kunjungan dan pemanfaatan layanan kesehatan, data penyakit katastropik, dan sebagainya.

Sebagai informasi, JLN merupakan suatu komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai UHC.

Komunitas JLN ini melibatkan para pemimpin dari kementerian lembaga pembiayaan kesehatan nasional kesehatan dan lembaga pemerintah lainnya di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah. (WEB)