Jakarta, IDN Times - Badan Perlindungan Konsumen Nasional menilai pemerintah tidak adil dalam menangani kasus penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Untuk itu, Wakil Ketua BPKN Rolas Budiman Sitinjak mengatakan pemerintah harus memberangkatkan korban penipuan First Travel.
"Mereka (jemaah), telah lama mengumpulkan uang agar bisa melakukan umroh. Tapi kenyataannya malah ditipu oleh travel agent," katanya di Jakarta, Senin (16/12).
Setelah gagal pergi umrah, uang calon jamaah tersebut hingga kini tidak dikembalikan. Namun, bunyi putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 berisi seluruh aset First Travel diserahkan kepada negara.
"Keputusannya adalah seluruh aset disita atau dirampas oleh negara. Kami BPKN melihat roh dari pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap kejadian ini adalah sepertinya perlindungan konsumen tidak ada lagi. Ini ada ketidakadilan, kelalaian negara," kata Rolas.
Menurut Rolas kepusan menyerahkan seluruh aset First Trvel kepada negara malah merugikan calon jemaah yang pada dasarnya sebagai konsumen.
"Jadi, pada kasus ini, negara harus hadir untuk memberikan solusi kepada konsumen tersebut. Kami juga telah diskusi dengan beberapa pihak agar negara memberikan solusi," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Komisi III Advokasi BPKN, Rizal E Halim menyebut, pihaknya saat ini sedang tengah mendorong agar aset first travel bisa dikembalikan ke para jemaah.
"Kami sedang mendorong agar aset Fisrt Travel kembali ke jemaaah bukan ke negara," ujarnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb