BSSN Dorong DPR Masukkan RUU Keamanan Siber ke Prolegnas Prioritas

07 Nov 2024, 20:01 WIB

Arsip foto - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membahas penggantian Pusat Data Nasional (PDN) 2 yang diserang ransomware di Jakarta, Senin (1/7/2024). Menko Polhukam menyatakan untuk layanan menggunakan PDNS 2 dapat dilaksanakan pelayanan secara aktif serta kembali normal pada Juli 2024 dan dicadangkan (back up) oleh hotsite yang ada di Batam. ANTARA FOTO/

Intinya sih...

BSSN usulkan RUU KKS dimasukkan ke prolegnas prioritas DPR RI untuk mendukung visi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
BSSN akan sertifikasi peralatan keamanan siber pada infrastruktur vital dan meningkatkan fungsi pengendalian informasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI mengusulkan agar DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

"Kami sarankan kepada DPR RI untuk dapat dimasukkan ke program legislasi nasional prioritas," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hinsa, RUU KKS menjadi salah satu langkah BSSN untuk mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Astacita tersebut adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," kata dia, dilansir dari ANTARA.

1. Penguatan keamanan infrastruktur vital

Ilustrasi keamanan siber. (Dok. Freepik/DC Studio)

BSSN berkomitmen untuk melakukan sertifikasi pada peralatan keamanan siber yang akan digunakan pada infrastruktur vital. Lembaga ini juga akan meningkatkan intensitas fungsi pengendalian informasi untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga yang berwenang.

"BSSN RI akan melakukan sertifikasi pada peralatan keamanan siber yang akan digunakan pada infrastruktur vital," ujar Hinsa.

BSSN juga akan meningkatkan intensitas fungsi pengendalian informasi guna diteruskan kepada kementerian/lembaga yang berwenang untuk melakukan penapisan konten, penegakan hukum, maupun menetralisir informasi.

2. Dukungan untuk sektor pertanian digital

Pertanian lokal Toraja (https://www.kompasiana.com/)

BSSN akan melakukan penguatan keamanan siber pada kementerian dan lembaga yang membidangi pertanian digital.

Kerja sama ini akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"BSSN akan melakukan kegiatan penguatan keamanan siber pada kementerian/lembaga yang membidangi digital farming (pertanian digital), di antaranya Kementerian Pertanian, Kemenkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)," kata Hinsa.

3. Peran dalam forum internasional

Ilustrasi keamanan siber (freepik.com/freepik)

BSSN berencana untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui forum-forum bilateral dan multilateral di bidang keamanan siber dan sandi. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan siber di tingkat global.

"BSSN akan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral dan multilateral di bidang keamanan siber dan sandi," kata Hinsa.