Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono sebagai tersangka. Hal ini merupakan pengembangan dari kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.
"Tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono)," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Senin (13/6/2022).
Ali menjelaskan, bahwa kali ini Budhi diduga sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Saat ini penyidikan sudah berlangsung.
"Saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali.
KPK mengajak publik untuk terlibat mengawasi penanganan perkara ini. Ali mengatakan, masyarakat bisa melaporkan pada KPK apabila punya informasi terkait kasus korupsi ini.
"KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini di mana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada tim penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," kata Ali.
Diketahui, Budhi Sarwono telah dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Ia divonis delapan tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider enam bulan kurungan.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat itu juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang pada Selasa, 15 Maret 2022 lalu. Budhi Sarwono diduga berupaya menyembunyikan atau menyamarkan harta yang bersumber dari hasil korupsi. Hal itu dilakukan dengan cara pembelian aset bergerak maupun tak bergerak.
Praktis, kini dia mendaulat status tersangka ketiga kalinya usai KPK buka suara soal kasus lainnya.