Cak Imin: PKB Dukung Evaluasi Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Lebih jauh, Cak Imin mengatakan, ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung kepala daerah ini harus dikaji dan didiskusikan secara komprehensif. 

Namun, dia mengatakan, evaluasi tersebut hanya menyentuh terhadap sistem pelaksanaannya saja, tanpa harus mengebiri hak demokrasi rakyat.

"Ya, tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki bukan secara hak demokrasinya. Tapi, ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto masih konstitusional.

Dia menjelaskan, dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis.

Artinya, dia menyatakan, usulan itu konstitusional sepanjang masih ada derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihan kepala daerah.

"Sepanjang kita masih memiliki derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihan kepala daerah sepanjang itu pula usulan itu konstitusional,” kata Rifqi.

Lebih lanjut, Rifqi menyatakan, Komisi II DPR RI menghargai atas usulan yang diampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga mengatakan, usulan ini nantinya akan menjadi bahan bagi Komisi II DPR dalam melakukan revisi UU politik melalui metode omnibus law.

“Bagi Komisi 2 DPR RI hari ini menjadi penting untuk menjadi salah satu bahan untuk kami melakukan revisi omnibus law politik yang di dalamnya ada bab pilkada selain bab pemilu, bab parpol, bab hukum acara sengketa kepemiluan,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto mengakui perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Ia pun mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Adapun, usulan itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 seperti Pilkades. Karena itu, Bahlil menyarankan agar perlu evaluasi yang menyeluruh terkait demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Gayung bersambut, Prabowo juga mengakui pelaksanaan pilkada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara ataupun partai politik itu sendiri.

Ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang hadir dalam puncak HUT ke-60 Golkar untuk memikirkan dengan cermat untuk merevisi sistem politik Indonesia.

Kepala Negara membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura hingga India, di mana pelaksanaan pemilu di negara-negara itu sangat efisien.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur bupati. Efisien tidak keluar duit keluar duit," kata Prabowo