PKB Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
- PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, termasuk pemilihan gubernur melalui DPRD.
- Partai ini sudah lama mendukung perbaikan sistem politik dan menegaskan bahwa otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota.
- PKB juga mengusulkan agar dilakukan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) serta menyambut baik usulan tersebut.
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil menyatakan, partainya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang mau memperbaiki sistem politik di Indonesia. Salah satunya melalui pemilihan gubernur melalui DPRD.
Menurut dia, sudah saat ini Indonesia melakukan upaya perbaikan terhadap sistem politik yang berbiaya tinggi.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," ungkap Gus Jazil, di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
1. Otonomi daerah adanya di kabupaten/kota
Mantan Wakil Ketua MPR itu menyampaikan, sejak awal PKB telah menyuarakan perlunya perbaikan sistem politik di Indonesia.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," kata Gus Jazil.
Dia menegaskan, selama ini PKB telah lantang bersuara agar gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, bukan melalui dipilih secara langsung oleh rakyat.
Sebab, dia mengatakan otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD.
“Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ujar dia.
2. PKB menyambut baik usulan Prabowo
Selain itu, PKB kata dia juga mengusulkan agar dilakukan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres). Dia menuturkan, selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena lebih fokus terhadap pilpres.
“Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," kata dia.
Karena itu, dia mengatakan, PKB sangat menyambut baik dengan usulan tersebut. Menurut dia, perbaikan sistem ini bisa diupayakan dalam revisi delapan paket undang-undang politik dengan metode omnibus law.
“Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," ujar dia.
3. Prabowo usul kepala daerah dipilih DPRD
Presiden Prabowo Subianto mengakui perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD.
Adapun, usulan itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 seperti Pilkades. Karena itu, Bahlil menyarankan agar perlu evaluasi yang menyeluruh terkait demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Gayung bersambut, Prabowo juga mengakui pelaksanaan pilkada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara ataupun partai politik itu sendiri.
Karena itu, ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang hadir dalam puncak HUT ke-60 Golkar untuk memikirkan dengan cermat untuk merevisi sistem politik Indonesia.
Ia lantas membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura hingga India, di mana pelaksanaan pemilu di negara-negara itu sangat efisien.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur bupati. Efisien tidak keluar duit keluar duit," kata Prabowo.
