Cak Imin Sentil Balik Erick Thohir soal Hoaks BUMN jadi Koperasi

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyayangkan adanya wacana mengkoperasikan BUMN. Sebab, dia meyakini hal itu dapat mengakibatkan pengangguran sebanyak 1,6 juta pekerja.

“Ya, berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN akan nganggur. Jadi, pelepasan 1,6 juta di kala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran,” kata Erick. 

Menurutnya, BUMN telah membuktikan kontribusinya selama puluhan tahun dalam pembangunan dan proyek-proyek penting seperti kereta api, bandara, dan distribusi vaksin.

Erick merasa bahwa keputusan mengkoperasikan BUMN tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan dapat mengakibatkan isu pengangguran. 

Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor koperasi, UMKM, swasta, dan BUMN untuk mendukung stabilitas ekonomi.

“Saya tidak menentang koperasi. Ya, koperasi sendiri sudah ada hari ini. Sudah ada Menteri Koperasi. Dan banyak sekali kerja sama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN dan koperasi. Jadi itu yang namanya kesimbangan,” ujarnya.

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN,  Awalil Rizky menyatakan bahwa sebagai bagian dari tim AMIN, dia harus mematuhi batasan yang telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi calon presiden dan wakil presiden.

Dia mengakui bahwa fokusnya saat ini adalah pada ide-ide yang sudah dinyatakan dalam dokumen tersebut. Namun, dia menyoroti potensi untuk menjadikan BUMN sebagian atau seluruhnya menjadi koperasi sesuai dengan visi-misi, meskipun mungkin tidak segera dilaksanakan.

“Saya harus batasnya adalah apa yang sudah dinyatakan di dokumen visi-misi calon presiden dan wakil presiden saya, baru itu yang bisa saya. Tapi yang penting di situ kan kelihatan bahwa ide-ide mau BUMN dikoperasikan sebagian atau seluruhnya jadi mungkin dengan visi-misi seperti ini, mungkin gitu loh, tidak sekarang,” tuturnya dia.

Diketahui, tokoh koperasi Indonesia, Suroto PH mendorong pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berani mengkoperasikan BUMN. Hal itu dinilai sebagai langkah transformasi untuk melibatkan rakyat dalam kepemilikan dan menghindari swastanisasi. 

Suroto berpendapat bahwa mengubah status badan hukum BUMN menjadi koperasi dapat mencegah dominasi kapitalis, melibatkan masyarakat, dan menjaga sektor layanan publik tidak terkorporatisasi.

“Memang komitmen untuk membuat perubahan seperti yang dimisikan oleh AMIN (Anies-Muhaimin) ini, saya kira ini penting sekali untuk menempatkan koperasi itu sebagai subjek. Kalau memang mau radikal-radikalan, sebetulnya yang paling penting itu apa? Koperasikan BUMN,” ujarnya.