Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan Camat Matraman Bambang Eko Prabowo meminta jatah hewan kurban kepada pedangang.
"Kalau itu sudah terbukti semua baru kita bisa memberikan sanksi dengan hukuman disiplin untuk PNS jabatannya kita bebaskan," jelas Chaidir ketika dihubungi.
Menurut Chaidir, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang meminta atau menerima sumbangan meski itu untuk warga setempat.
"PNS tidak boleh meminta. Gak ada perintah untuk sukarela. Itu pungutan liar," katanya.
Bambang Eko Prabowo mengakui hal tersebut. Menurutnya, hal sejenis itu lazim dilakukannya saat hari raya. Tak cuma ke pedagang, ia juga meminta hewan kurban pada stakeholder lainnya.
"Ceritanya gini, kan menjelang Iduladha biasanya kecamatan, kelurahan, wali kota kan ngumpulin nih yang namanya sapi, kambing dari semua stakeholder. Mungkin salah satunya dia nih (Adin) yang pedagang baru ini," kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (1/7).
Sebelumnya, seorang pedagang hewan kurban bernama Adin mengaku dimintai satu hewan kurban oleh Camat Matraman Bambang Eko Prabowo agar bisa berjualan di lahan milik PT Kalamar Induk di jalan Ahmad Yani, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur
Padahal ia sudah mendapat izin dari pemilik lahan untuk berjualan selama sebulan ke depan.
Adin mengaku telah berjualan hewan kurban selama 26 tahun di lokasi yang sama. Ia mendapat kabar bahwa dirinya dimintai hewan kurban setelah dikontak oleh dokter hewan kecamatan.
"Kemarin saya ditelepon sama dokter hewan kecamatan sama wakil manpol. Mereka bilang kalau mau dagang syaratnya Pak Camat minta satu ekor sapi," kata Adin.