Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya saat ini akan membuat aturan terkait pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Nantinya, mereka semua harus menunjukkan surat kesehatan.
"Pada saat regulasinya sudah ditandatangani Pak Gubernur (Anies Baswedan), nanti kita akan sampaikan mekanismenya," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/5).
Lebih lanjut, para pemudik yang nantinya masuk ke Jakarta, harus menunjukkan bukti bahwa dirinya negatif dari virus corona atau COVID-19.
"Itu harus ada jaminan bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID-19, yang dibuktikan dengan hasil PCR test atau surat keterangan rumah sakit atau puskesmas yang ada di asalnya," ungkap Syafrin.
Sebelumnya, Syafrin mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mencegat pemudik kembali ke ibu kota dengan melakukan operasi pembatasan kendaraan masuk ke Jakarta.
"Jadi setelah Idulfitri, kalau ada yang dari luar mau masuk ke Jakarta tidak memiliki izin, maka akan kami cegat di dua titik di Tol Cikarang Barat dan Bitung. Jadi akan ada pelarangan," jelasnya, Rabu (6/5) lalu.
Ada 11 titik yang akan dipantau Pemprov DKI di perbatasan agar tak ada pemudik yang kembali ke Jakarta. Syafrin mengatakan, hanya yang punya izin yang bisa kembali ke ibu kota.
"Kita akan cek, jika tidak memiliki surat mereka diminta memutar. Begitu juga di batas administrasi Jakarta dan Bodetabek. Total ada 11 titik mulai dari Kamal, Kalideres, Rambutan, Jalan Raya Bogor, Kalimalang, dan di Cakung," jelasnya.
Syafrin berharap, langkah tersebut bisa mencegah masuknya pendatang dari luar Jakarta. Menurutnya hal itu bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta.
"Dengan pola ini, otomatis orang dari luar bisa kami cegat. Harapannya dengan pola ini, Jakarta yang saat ini angka positif COVID-19 melambat, bisa segera bersih dari virus corona," kata Syafrin.
Syafrin mengklaim, sudah tidak ada warga yang ke luar wilayah Jakarta. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh tak beroperasinya sejumlah transportasi umum seperti kereta pesawat hingga angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).
Selain itu, menurut Syafrin angkutan pribadi hanya diizinkan bepergian dalam kawasan yang terbatas.
"Kalau angkutan pribadi yang bisa levelnya Jabodetabek saja," kata dia.