Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Catatan YLBHI Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

19 Oct 2026, 19:51 WIB4 min read

Catatan YLBHI terkait Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Konferensi Pers, Senin (19/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

YLBHI menilai peran militer makin meluas ke ruang sipil, ditandai penambahan 11 kodam dan pembangunan sekitar 192 batalion teritorial pada 2025–2026.
Proses legislasi dinilai tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik, termasuk pada revisi UU TNI, KUHP, serta KUHAP yang dinilai bermasalah bagi demokrasi.
YLBHI menyoroti anggaran besar MBG dan KDMP, masing-masing Rp71 triliun pada 2025 dan lebih Rp200 triliun pada 2026, serta meminta evaluasi, transparansi, dan pengawasan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

Anggaran program Makan Bergizi Gratis disebut mencapai sekitar Rp71 triliun.

2025–2026

YLBHI mencatat penambahan 11 kodam baru dalam periode ini.

2026

Pembangunan sekitar 192 batalion teritorial pembangunan disebut berlangsung hingga tahun ini. Anggaran MBG disebut melebihi Rp200 triliun.

19 Oktober 2026

YLBHI menyampaikan catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konferensi pers di Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
YLBHI menyampaikan catatan kritis atas dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mencakup peran militer di ruang sipil, legislasi, anggaran program unggulan, demokrasi, dan HAM.
Who?
YLBHI melalui Ketua Bidang Advokasi Zainal Arifin menyampaikan penilaian terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Where?
Catatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.
When?
Konferensi pers berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, dalam masa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Why?
YLBHI menilai terdapat persoalan dalam perluasan peran militer, minimnya partisipasi publik dalam legislasi, pengawasan program MBG dan KDMP, penggunaan anggaran, serta kondisi demokrasi dan HAM.
How?
YLBHI mencatat 11 kodam baru dan sekitar 192 batalion hingga 2026, serta menyoroti anggaran MBG sekitar Rp71 triliun pada 2025 dan lebih dari Rp200 triliun pada 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

YLBHI memberi catatan untuk dua tahun pemerintah Prabowo dan Gibran. YLBHI bilang tentara makin masuk ke urusan warga. Mereka juga bilang undang-undang dibuat terlalu cepat dan warga kurang diajak bicara. Program makan gratis dan koperasi desa memakai banyak uang. Sekarang YLBHI minta pemerintah memperbaiki hal-hal itu dan menjaga hak warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Catatan YLBHI memperlihatkan bahwa pengawasan masyarakat sipil terhadap kebijakan, anggaran, demokrasi, dan HAM tetap berjalan secara terbuka. Rincian isu yang disampaikan, dari legislasi hingga reformasi Polri dan independensi peradilan, menghadirkan dasar yang jelas bagi perbincangan publik mengenai tata kelola yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada hak warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Catatan tersebut mencakup menguatnya peran militer di ruang sipil, proses legislasi, penggunaan anggaran untuk program unggulan, hingga kondisi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

YLBHI menilai sejumlah kebijakan pemerintah masih menyisakan persoalan, mulai dari minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, hingga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers YLBHI untuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (19/10/2026). Berikut empat catatan YLBHI terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. YLBHI catat tingginya militerisasi masuk ruang sipil

Tim khusus dari TNI saat verifikasi kesiapan gerai KDKMP Desa Madigondo Takeran. (IDN Times/Riyanto)

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, menilai perluasan peran militer ke kehidupan sipil berlangsung sangat pesat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, militer tidak hanya terlibat dalam urusan pertahanan dan keamanan, tetapi juga semakin masuk ke sektor sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. YLBHI mencatat penambahan 11 komando daerah militer (kodam) baru pada 2025–2026, serta pembangunan sekitar 192 batalion teritorial pembangunan hingga 2026.

“Dan tentu ini pada akhirnya tidak hanya mengingkari semangat reformasi yang menjadi titik tolak dan menjadi pijakan kita dalam berdemokrasi. Akan tetapi juga pada akhirnya kita harus melihat bahwa keberadaan militer di ruang-ruang sipil pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan ketegangan antara sipil dan militer,” kata Zainal.

2. Proses legislasi dinilai masih gelap dan minim partisipasi publik

Ilustrasi-Rapat paripurna DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol)

Zainal mengatakan proses pembentukan undang-undang selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan perubahan berarti dibandingkan periode sebelumnya. Dia menyebut proses legislasi masih berlangsung secara tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi masyarakat.

“Yang pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana dalam dua tahun ini berbagai undang-undang yang ada itu terjadi sedemikian cepat, sedemikian gelap, bahkan tanpa ada partisipasi masyarakat,” kata dia.

Hal itu ditunjukkan melalui sejumlah regulasi, termasuk revisi UU TNI, KUHP, dan KUHAP, yang menurut YLBHI masih menyisakan persoalan terkait perlindungan hak masyarakat dan prinsip demokrasi.

Zainal juga menilai keberadaan undang-undang yang menggunakan narasi seolah-olah berpihak kepada rakyat, tetapi substansinya dinilai jauh dari harapan masyarakat.

“Ada beberapa undang-undang yang seolah-olah itu berpihak kepada rakyat dengan jargon-jargon atau dengan apa namanya, judul-judul yang mentereng. Akan tetapi ketika dilihat subtansinya jauh dari kata sempurna, jauh dari apa yang kita bayangkan, maka yang terjadi itu ada semacam mengkooptasi atau mengambil jargon-jargon atau perjuangan-perjuangan masyarakat sipil, akan tetapi subtansinya diselewengkan begitu saja,” tegas Zainal.

3. Program unggulan Prabowo-Gibran dinilai rakus anggaran

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/09/2026). (Dok. Setwapres)

Zainal juga mengatakan pelaksanaan program unggulan pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menyerap anggaran besar, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan persoalan terkait partisipasi masyarakat, transparansi, pengawasan, dan manfaat yang dirasakan warga.

Dalam pemaparannya, Zainal menyebut anggaran MBG mencapai sekitar Rp71 triliun pada 2025 dan lebih dari Rp200 triliun pada 2026. Salah satu persoalannya yakni mengalihkan dana yang seharusnya untuk pendidikan dan desa, menjadi dana anggaran untuk kedua program tersebut.

“Dan yang kemudian yang KDMP mengambil dana-dana desa yang pada akhirnya hampir separuh lebih sekitar 58% dana desa yang terserap dan diambil dan dialihkan untuk KDMP,” kata dia.

Selain itu, ia juga menyebut program MBG dan KDMP berpotensi menjadi ruang bertambahnya peran militer dalam kehidupan masyarakat.

“Pada akhirnya, dua program ini menjadi ladang militerisme bagaimana militer itu masuk melalui program-program di masyarakat melalui MBG dan melalui KDMP,” pungkasnya.

4. Catatan kritis YLBHI untuk pemerintahan Prabowo-Gibran

Catatan YLBHI terkait Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Konferensi Pers, Senin (19/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah)

Dalam kesempatan ini, Zainal juga menyebutkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menanggapi persoalan di atas. Berikut catatannya:

Kebebasan militerisme di ruang sipil harus dihentikan karena memperburuk kualitas demokrasi, mempersempit partisipasi masyarakat dan memperbesar kesalahan dalam penggunaan anggaran publik.
Evaluasi mendalam terhadap program MBG dan KDMP, agar tidak lagi menjadi arena praktik korup, serta menimbulkan dampak buruk pada pemenuhan hak asasi manusia.
Kembalikan daulat rakyat dalam ruang legislasi dan kebijakan. Partisipasi publik yang substansial harus dibuka seluas mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, demokratis, dan negara hukum.
Keselamatan rakyat dan lingkungan hidup harus menjadi considerance pokok dalam setiap pembangunan dan menghentikan kesewenang-wenangan serta kekerasan yang kerap dilakukan atas nama pembangunan.
Kebijakan tata kelola serta anggaran kebencanaan yang memadai harus menjadi prioritas pemerintah hari ini.
Pemerintah dan DPR harus segera melakukan reformasi Polri dengan melakukan pembatasan kewenangan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mengembalikan mandat Polri sebagai alat negara yang profesional, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana mandat Konstitusi.
Ragam pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan sipil baik di ruang fisik maupun digital harus dihentikan.
Independensi lembaga peradilan sebagai benteng negara hukum, demokrasi dan asasi manusia harus segera dipulihkan. Intervensi politik dalam pengisian jabatan Hakim Agung maupun hakim konstitusi tidak lagi boleh dilakukan oleh pemerintah maupun DPR agar fungsi check and balance berjalan.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan korektivitas dan korektifnya terhadap pemerintah maupun legislasi yang sesuai dengan semangat negara hukum dan demokrasi.
Praktik militerisme harus segera dihentikan dan konflik Papua harus segera diselesaikan.