Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menguji Politik Rangkul Semua demi Stabilitas
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fase konsolidasi politik dan pengujian daya tahan koalisi.
Politik akomodasi memperkuat pemerintahan, tetapi juga memperbesar tantangan penyelarasan kepentingan.
Pembicaraan Pemilu 2029 berpotensi menguji soliditas koalisi dan arah kerja sama politik.
Jakarta, IDN Times — Dua tahun masa pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi fase penting untuk “merapikan barisan” sekaligus menguji daya tahan koalisi. Dukungan luas partai politik dan masuknya sejumlah figur dari kubu berseberangan memang memperkuat pemerintahan. Namun, di balik koalisi besar tersebut tersimpan pekerjaan rumah: menyatukan beragam kepentingan tanpa membuat arah kebijakan kehilangan fokus.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menyebut, konsolidasi politik masih menjadi agenda utama pemerintah. Menurutnya, agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 tidak otomatis menghasilkan basis politik yang mandiri.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024,” ujar Arifki kepada IDN Times, Senin (19/10/2026).
1. Politik rangkul semua
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berjalan bersama saat masuk ke Ruang Sidang Kabinet Paripurna, 20 Juli 2026 (dok. Sekretariat Presiden) Ia menilai, masuknya sejumlah figur oposisi merupakan strategi akomodasi atau “politik rangkul semua” demi meredam gejolak dan menjaga stabilitas. Namun, konsekuensinya adalah semakin banyak kepentingan yang harus dikelola.
“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” lanjutnya.
Tantangan konsolidasi tidak hanya bersumber dari jumlah partai pendukung, melainkan juga keberadaan empat poros kekuatan utama di balik koalisi: Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Menurut Arifki, keempat poros ini memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu searah.
Oleh karena itu, penyatuan kepentingan membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi rutin dan pembagian kursi di pemerintahan. Pemerintah harus memastikan koalisi besar ini tidak berubah menjadi “kapal besar dengan banyak nakhoda” yang terkesan solid diatas kertas, tetapi hati dan kepentingannya sudah mengarah ke Pilpres 2029.
“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelas Arifki.
2. Perbedaan kepentingan semakin mencolok ketika pembicaraan Pemilu 2029 mulai mengemuka
Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dok. Setwapres) Perbedaan kepentingan diprediksi akan semakin mencolok ketika pembicaraan Pemilu 2029 mulai mengemuka. Arifki mengingatkan, ruang kompromi politik memiliki batas, dan koalisi yang saat ini tampak kompak bisa memasuki fase uji retak saat kepentingan elektoral mulai mengeras.
“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.
3. Dua tahun pertama jadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran bisa menjadi soliditas berkelanjutan
Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dok. Setwapres) Dua tahun pertama ini akan menjadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran dapat berkembang menjadi soliditas yang berkelanjutan, atau sekadar menjadi “gencatan senjata” yang menyimpan persaingan di bawah permukaan. Ukuran utamanya adalah kemampuan pemerintah menyatukan kepentingan yang beragam menjadi kerja nyata dan kebijakan yang efektif.
“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” imbuh Arifki.
