CEK FAKTA: Malaysia Laporkan Indonesia ke PBB Akibat Karhutla

Dalam gambar yang berbentuk infografis tersebut diperlihatkan tentang kondisi kedua negara. Kepulan asap membumbung tinggi dari Indonesia menuju Malaysia. Sementara kondisi di Indonesia sangat memperihatinkan karena kobaran api masih melahap lahan gambut.

Malaysia disebut mengalami kerugian ekonomi, kesehatan dan kegiatan pendidikan terganggu. Sementara di Indonesia ekosistem, kehidupan, masa depan hancur.

"Cegah karhutla, jaga lingkungan," ujar dia.

Lantas benarkah, otoritas Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB? Berikut penjelasannya!

Malaysia belum menempuh langkah tersebut. Pemerintah Malaysia dan Indonesia justru akan melakukan operasi modifikasi cuaca berupa penyemaian awan di wilayah perbatasan kedua negara sebagai bagian dari upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Farzamie Sarkawi, mengatakan langkah tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk menangani dampak kabut asap yang meluas hingga wilayah Malaysia.

“Menteri lingkungan kami telah mengutus surat kepada menteri lingkungan RI dan telah berhubungan secara verbal dan sebagainya,” kata Farzamie saat ditemui di perayaan Hari Malaysia di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Farzamie, Indonesia telah memberikan persetujuan sehingga operasi penyemaian awan dapat dilakukan di kawasan perbatasan. Operasi tersebut, kata dia, sudah mulai dilaksanakan.
“Kami tentu berharap situasinya dapat segera pulih. Kami juga bersedia membantu kapan pun jika diminta,” kata dia.

Selain berkoordinasi langsung dengan Indonesia, Malaysia juga terus berkomunikasi dengan Singapura terkait penanganan karhutla dan kabut asap. Menurut Farzamie, kedua negara memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk membahas persoalan tersebut.

Namun, dia mengingatkan, langkah bersama melalui ASEAN memiliki mekanisme tersendiri. Kerja sama regional hanya dapat dilakukan apabila seluruh negara anggota mencapai konsensus.

“Langkah bersama ASEAN hanya dapat dilakukan apabila tercapai konsensus antara seluruh negara anggotanya,” kata Farzamie.

Karena itu, berdasarkan penelusuran tim cek fakta IDN Times, belum ada resmi apapun yang diambil otoritas Malaysia untuk Indonesia ke PBB terkait permasalahan asap lintas batas akibat karhutla Kalimantan dan Sumatra.

Narasi tersebut termasuk kategori konten palsu (fabricated content) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. IDN Times mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan konten-konten hoaks.