CEK FAKTA: Pemerintah Buat Program Pemutihan Sertifikat Tanah

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, tidak pernah ada program pemutihan sertifikat tanah yang dirilis Kementerian ATR. Ia menyebut kesimpangsiuran informasi di dunia maya berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertifikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tak pernah memiliki atau pun menyelenggarakan program pemutihan sertifikat," ungkap Shamy ketika dikonfirmasi, Minggu (12/7/2026).

Shamy menjelaskan informasi lain yang beredar mengenai penghapusan pajak tanah, serta gratis balik nama sertifikat, juga merupakan keterangan yang tidak berdasar.

"Tidak ada yang namanya pemutihan atau penghapusan kewajiban di luar ketentuan. Program percepatan pendaftaran tanah yang ada salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan" tutur dia.

Sahmy pun mengimbau kepada masyarakat agar lebih kritis dalam mencermati berbagai informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik lewat situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat," imbuhnya.

Sementara, dikutip dari situs resmi Kementerian ATR, pembuatan sertifikat tanah dikenakan biaya. Namun, biaya pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional lewat Kantor Pertanahan bervariasi. Itu semua tergantung pada jenis layanan pertanahan yang diajukan.

"Namun, masyarakat bisa mengecek besaran biaya tersebut secara daring atau lewat ponsel melalui kanal resmi Kementerian ATR atau mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku," kata Shamy.

"Besaran biaya yang ditampilkan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan ke kantor dan belum termasuk biaya pembuatan akta tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh)," imbuhnya.

Shamy mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik melalui situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan informasi yang viral mengenai program pemutihan sertifikat tanah merupakan hoaks alias informasi palsu serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.