Cek Fakta Ucapan Presiden Saat Bertemu Pemimpin Media di Hambalang

Klaim Presiden: "...kemarin ada guncangan, demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan tapi ternyata ekonomi kita masih stabil..."

Presiden menyoroti beberapa indikator makroekonomi untuk mendukung klaim ini, dan sebagian besar data memang menunjukkan resiliensi.

Datanya: BPS mengumumkan Inflasi tahunan pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, angka yang masih dalam rentang target Bank Indonesia (1,5 - 3,5 persen). Pertumbuhan ekonomi (PDB) pada kuartal kedua 2025 juga cukup kuat di angka 5,12 persen secara tahunan (data BPS [1] dan Perbanas[2]). Angka ini menunjukkan penguatan dari pertumbuhan 4,9 persen pada kuartal pertama 2025 dan mengindikasikan aktivitas ekonomi yang kuat sebelum terjadinya gelombang unjuk rasa.

Selama pekan demonstrasi, nilai tukar Rupiah memang tidak mengalami kepanikan dan bergerak di rentang yang relatif stabil.

Faktanya: Klaim "stabil" ini perlu dilihat lebih dalam. Di balik angka inflasi tahunan yang rendah, inflasi harga pangan (definisi BPS sebagai kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau) justru melonjak ke level 3,99 persen, level tertinggi dalam 13 bulan. Ini artinya, meski secara umum harga stabil, masyarakat merasakan tekanan langsung kenaikan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, klaim stabilitas pasar saham juga menyederhanakan cerita. Meskipun kinerja mingguan positif, pada puncak kerusuhan hari Jumat, 29 Agustus, IHSG anjlok tajam lebih dari 2 persen. Hingga penutupan Senin, 1 September 2025, IHSG masih berada di zona merah. Ini menunjukkan pasar tidak sepenuhnya kebal dan merespons negatif terhadap eskalasi kekerasan. Jadi, ekonomi kita memang tahan banting, tapi sempat "goyang" juga.

Klaim Presiden: "Makan Bergizi Gratis (MBG), sudah mencapai 25 juta penerima manfaat, kita berharap sesuai rencana Desember (2025) akan sampai 82,9 juta..."

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang paling dibanggakan Presiden Prabowo. Namun, ada sedikit perbedaan angka.

Datanya: Data resmi terakhir yang dikutip oleh Presiden sendiri pada 28 Agustus menyebutkan bahwa program MBG telah menjangkau 23 juta penerima manfaat [3]. Angka 25 juta yang disebut dalam pertemuan dengan pemimpin media tampaknya adalah pembulatan ke atas.

Faktanya: Yang lebih menantang adalah targetnya. Untuk mencapai 82,9 juta penerima pada akhir Desember dari basis 23 juta di akhir Agustus, pemerintah harus menambah sekitar 20 juta penerima baru setiap bulan. Sebuah target yang sangat ambisius dan berisiko tinggi dari segi logistik, pengawasan kualitas, dan keamanan pangan—terutama mengingat maraknya insiden keracunan terkait MBG—serta tantangan dari segi anggaran yang meningkat dari Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun.

Klaim Presiden: “Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah, cukup besar, saya tidak akan merinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya”

Oh, tentu saja kami mengecek.

Datanya: Terkait jaring pengaman sosial, Presiden benar bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang "cukup besar", yaitu Rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial (Perlinsos) di APBN 2025. Dan angka tersebut akan naik 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun pada RAPBN 2026.

Faktanya: Penyaluran bantuan seperti PKH dan BPNT juga terus berjalan. Akan tetapi, tuntutan inti dari kelompok buruh yang ikut berdemonstrasi bukanlah tentang kurangnya bantuan sosial, melainkan tuntutan untuk menghapus skema outsourcing dan menolak upah murah. Dengan demikian, solusi jaring pengaman sosial tidak secara langsung menjawab masalah yang disuarakan oleh para demonstran.

Klaim Presiden: "...ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat, nilai tukar petani meningkat cukup tajam..." 

Datanya: Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2025 memang menunjukkan kenaikan sebesar 0,76 persen menjadi 123,57 [4]. Menurut BPS, NTP di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat daripada pengeluaran mereka. Ini adalah kabar positif bagi kesejahteraan petani.

Namun, menyebut kenaikan 0,76 persen sebagai "cukup tajam" bisa dibilang berlebihan. Faktanya, kenaikan pendapatan petani padi ini punya sisi lain, yaitu harga beras di tingkat eceran juga ikut naik dari Rp15.281/kg menjadi 15.393/kg atau sebesar 0,73 persen (m-o-m) dan 4,24 persen (y-o-y). Kenaikan ini tentunya membebani konsumen.

Klaim Presiden: "...pemerintah yang saya pimpin sudah cukup banyak menciptakan lapangan pekerjaan..."

Datanya: Untuk klaim penciptaan lapangan kerja, Presiden merujuk pada data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,76% pada Februari 2025[5], yang memang merupakan angka terendah sejak krisis 1998. Data juga menunjukkan terciptanya 3,59 juta lapangan kerja baru.

Masalahnya, data tersebut sudah usang. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk Agustus 2025, yang akan mencerminkan kondisi sesaat sebelum gelombang protes, belum dirilis. Bahkan proses surveinya baru berlangsung pada 8-31 Agustus 2025. Meskipun secara faktual benar untuk bulan Februari, pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi untuk situasi pada bulan Agustus. Menggunakan data Februari untuk menjawab keresahan di bulan Agustus tentu kurang relevan.

Presiden membingkai kerusuhan sebagai hasil provokasi segelintir pihak. Sayangnya, framing ini mengecilkan legitimasi dan skala kemarahan publik. Terlebih, narasi ini mengabaikan satu peristiwa krusial yang menjadi pemicu utama eskalasi kemarahan publik: sesudah Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil polisi.

Faktanya: Demonstrasi awalnya berjalan relatif damai, baik dari kelompok mahasiswa pada 25 Agustus maupun buruh pada 28 Agustus siang . Situasi berubah drastis pada malam hari Kamis, 28 Agustus.

Pemicu utamanya adalah tewasnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21 tahun), yang terlindas oleh kendaraan taktis Brimob di dekat kawasan Benhil, Jakarta Pusat . Kematian tragis inilah yang menyulut massa secara luas, mengubah protes menjadi kemarahan dan kekecewaan.

Riset dari Monash University bahkan menyebut protes ini sebagai "ledakan frustasi yang terakumulasi" dan bukan fenomena buatan [6]. Dengan tidak menyebutkan insiden kematian Affan Kurniawan sama sekali, Presiden telah menghilangkan konteks paling penting dari ledakan amarah publik. Presiden sendiri sempat melayat ke rumah Affan dan bertemu kedua orangtuanya pada Jumat malam, 29 Agustus.

Secara keseluruhan, tanggapan pasca-demo oleh Presiden ini merupakan campuran antara data yang akurat, klaim yang sedikit dilebih-lebihkan, dan sebuah kontrol atas narasi yang sangat signifikan. 

Di satu sisi, pemerintah memang berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan terus menjalankan program pemberantasan korupsi, seperti pengambilalihan 3,3 juta hektare lahan dari perkebunan dan tambang ilegal. Namun di sisi lain, narasi yang dibangun seolah menutup mata dari pemicu sesungguhnya kemarahan rakyat di jalanan.

Referensi:

1. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/01/2459/inflasi-y-on-y-pada-bulan-agustus-2025-sebesar-2-31-persen--inflasi-provinsi-y-on-y-tertinggi-terjadi-di-provinsi-sumatera-utara-sebesar-4-42-persen-dan-inflasi-kabupaten-kota-y-on-y-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-deli-serdang-sebesar-5-79-persen-.html

2. https://perbanas.org/publikasi/infografis-statistik/update-bi-rate-agustus-2025

3. https://www.antaranews.com/berita/5071909/prabowo-sebut-penerima-mbg-capai-23-juta-orang-per-28-agustus-2025

4. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/01/2461/nilai-tukar-petani--ntp--agustus-2025-sebesar-123-57-atau-naik-0-76-persen-.html

5. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html

6. https://drive.google.com/file/d/1U6xt6EDPXMgqMTvOUMe7m4lLv-rGPvcL/view