Di Balik Pertemuan 14 Jam dengan Presiden Prabowo di Hambalang

Jakarta, IDN Times – "Ya, saya kira kita akan pelajari. Sebagian masuk akal, kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya, saya katakan tuntutan banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik. Kalau tim investigasi independen saya kira itu masuk akal. Saya kira itu bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentukannya bagaimana."

Sesudah bertemu selama hampir 14 jam menjelang tengah malam, Sabtu 6 September 2025, Presiden Prabowo akhirnya mau menjawab pertanyaan saya secara on the record soal 17+8 Tuntutan. Pertanyaan saya adalah, apa tanggapan Presiden soal tuntutan tersebut? Saat menjawab itu, Presiden duduk di meja bundar di ruang kerja dan perpustakaannya di kediaman pribadi, Hambalang. Kami duduk di kiri-kanannya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyodorkan fotokopi 17+8 Tuntutan, meletakkannya di depan Presiden.

Jumat malam 5 September 2025, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Angga Raka Prabowo mengontak saya dan lima pemimpin redaksi lainnya. Presiden mengharapkan kehadiran kami di kediaman resmi di Hambalang, Sabtu keesokan harinya. Kami diharapkan hadir pukul 10.00 WIB. Dalam pembicaraan telepon dengan Angga, saya menyampaikan keraguan untuk memenuhi undangan itu. Saya memberikan syarat, harus ada kesempatan wawancara yang bisa dipublikasikan, tidak hanya pembicaraan off the record. Saya sedang bersikap skeptis terhadap undangan pertemuan media, apalagi melibatkan banyak media, dalam situasi saat itu, pasca gelombang demonstrasi besar yang juga diwarnai kerusuhan dan penjarahan oleh orang-orang tidak dikenal (OTK). Alasan ini membuat saya memutuskan tidak hadir saat Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Kehormatan) Sjafrie Sjamsoeddin mengundang pemimpin media dan jurnalis senior yang tergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi, untuk bertemu pada Selasa 2 September 2025.

Angga membuka peluang itu, dalam artian tidak akan menghalang-halangi jika kami meminta informasi yang bisa dipublikasikan. "Bapak Presiden sebenarnya mengundang pemred untuk menyaksikan acara dengan pimpinan dan jajaran Badan Gizi Nasional, juga presentasi tiga menteri," kata Angga.

Masih belum yakin, Sabtu pagi saya mengontak Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Saya sampaikan concern saya, agar Presiden bersedia diwawancarai on the record. Saya dapat informasi bahwa Najwa Shihab, co-Founder Narasi TV juga menyampaikan hal yang sama. Kami menganggap pertemuan-pertemuan di saat seperti itu, bakal menimbulkan banyak pertanyaan tidak hanya dari publik, tetapi juga dari sesama media yang tidak diundang. Ada enam pemimpin media yang diundang dan dua pengelola siniar politik. Seskab Teddy setuju, dan mengatakan sudah menyampaikan ke Presiden soal ini. Saya sampaikan, saya dan Najwa akan memanfaatkan pertemuan dengan Presiden untuk mendapatkan jawaban atas tuntutan 17+8.

Sejak tiba di Hambalang, kami berdua sudah menyalin tuntutan-tuntutan itu ke notes. Soalnya kami tahu bahwa setiap kali bertemu Presiden, maka telepon genggam harus dikumpulkan, tidak bisa dibawa masuk.

Rekapitulasi dari suara aspirasi berbagai pihak termasuk demonstran mahasiswa, ojek online (ojol), dan penggiat sipil yang disampaikan terutama sejak demonstrasi mahasiswa tanggal 25 Agustus 2025, dan rangkaian demonstrasi tanggal 28-30 Agustus 2025. Kompilasi tuntutan rakyat itu dirangkum dalam dokumen warna merah jambu (pink) dan tulisan hijau, dengan tajuk Transparansi, Reformasi. Empati. Diunggah ke media social perumusnya, termasuk Andhyta Firselly Utami atau dikenal dengan sebutan Afutami, Jerome Polin, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, dan sejumlah anak muda, pada 1 September 2025.

Tuntutan itu dirumuskan sejumlah penggiat sipil unjuk rasa yang awalnya diarahkan kepada wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), atas tidak empatinya mereka terhadap situasi ekonomi rakyat. Tidak empatinya sejumlah anggota DPR RI atas kritik itu yang dibalas dengan kata-kata makian kasar kepada rakyat, tidak transparannya proses legislasi dan tunjangan serta dana aspirasi yang berlebihan dan terus naik yang berubah jadi gelombang unjuk rasa besar di berbagai daerah akibat dipicu brutalnya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Pada tanggal 28 Agustus, sebuah kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) polisi melindas Affan Kurniawan, pengendara Gojek, ojek online (ojol). Nyawa Affan, 21 tahun, direnggut dengan keji. Videonya viral dan memicu kemarahan publik, yang sudah kesal dengan serangkaian kekerasan aparat dalam sejumlah peristiwa.

Segera setelah Tuntutan 17+8 itu diunggah, saya mengirimkan ke sejumlah pihak, termasuk kepada Seskab Teddy, Menhan Sjafrie, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua-Ketua Partai Politik, Pimpinan DPR-RI termasuk Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad. Saya juga kirim ke menteri ekonomi karena ada tuntutan yang terkait ekonomi. Tuntutan juga saya kirim ke pihak lingkar dekat Presiden Prabowo, baik yang di istana maupun jalur keluarga pun saya kirim.

Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Sabtu (6/8/2025). (dok. Istimewa)

Dalam tuntutan, ada tugas Presiden Prabowo, yaitu, pertama, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Kedua, bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amaruddin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

"Kalau (tuntutan) tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apakah ini masuk akal atau tidak? Tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman. Membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan laksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya," jawab Presiden Prabowo.

Saya mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 30 Agustus 2025, Kapolri mengirimkan surat kepada Panglima TNI meminta bantuan pengamanan. Saya mengkonfirmasi itu kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Dia membenarkan sejak tanggal 31 Agustus 2025, ada 75 ribu pasukan TNI yang diperbantukan mengamankan ibukota negara.

Saya bertanya soal kriminalisasi demonstran, soalnya ada lebih dari 3.000-an orang ditangkap dan tuntutan bentuk investigasi independen atas jatuhnya korban dan peristiwa yang terjadi 28-30 Agustus, Presiden menjawab, "Saya kira tidak boleh ada kriminalisasi demonstran, demonstrasi dijamin oleh undang-undang, berkumpul menyatakan pendapat, itu sah, tapi harus damai, harus sesuai aturan UU. Jadi, sebenarnya suatu gerakan di luar jam 18.00 itu sebetulnya tidak sesuai aturan, jadi saya kira aparat sudah banyak menahan. Kalau anda lihat UU dan aturan coba diperiksa, dan semua aturan, termasuk konvensi PBB, hak menyatakan pendapat dijamin harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai, dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat, karena petasan api. Dan, saya dapat laporan ya banyak yang disimulasi sebagai tembakan dari petugas, padahal itu petasan api yang dibawa oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi, kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, tapi benar-benar kita prihatin, anak muda kita dihasut untuk berbuat yang berbahaya yang membahayakan orang lain."

Najwa Shihab mempertanyakan sikap Presiden yang memberikan kenaikan pangkat kepada 43 polisi dalam perawatan karena terluka saat menjaga demonstrasi, sementara presiden belum merespons soal jatuhnya 10 korban jiwa selamat dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat, dan ini kejadian yang berulang. Jawaban Presiden, "Ya saya kira itu suatu keharusan bahwa semua petugas harus bertindak proporsional, dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas harus bertanggung jawab. Kita sudah buktikan ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah ada yang diberhentikan. Jadi, harus proporsional, tapi sekali lagi, gerakan bakar- bakar di seluruh dunia adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan, mengancam nyawa orang lain, dan terbukti, ada empat orang di Makassar, yang tidak berdosa. ASN yang mati karena terjebak, dia korban, mereka mati dalam keadaan, jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini yang harusnya bertanggung jawab."

Pertanyaan saya soal bagaimana Presiden memastikan keamanan bagi seluruh rakyat, Presiden menjawab, "Ya, itu tugas kita bersama. Makanya juga mendagri sudah menganjurkan, dan saya menganjurkan kita kembali ke budaya kita, ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada dikenal ronda, dulu ada siskamling teng-teng teng (kentongan), masing-masing mengamankan kalau ada orang-orang luar yang tidak jelas yang mau menghasut segera laporkan, kalau perlu diusir, dicegah-lah. Jadi semua yang mengarah kekerasan wajib seluruh masyarakat menjaga, tidak ada alasan untuk bakar-bakar. Tidak ada perjuangan demokrasi dengan membakar lembaga-lembaga demokrasi, gedung-gedung demokrasi yang dibayar dengan uang rakyat. Gedung-gedung DPR itu dibangun dengan uang rakyat yang setengah mati kita kumpulkan, jadi pihak-pihak yang melakukan ini menurut saya menang tidak cinta tanah air, tidak cinta rakyat. Ngomong cinta rakyat ingin mengadu-domba rakyat dengan pemimpin, dengan tujuan yang nggak jelas. Kalau ada saran, monggo kita atasi bersama. Saya yang paling depan melawan korupsi. Saya paling depan yang ingin menyelamatkan uang rakyat. Saya paling depan ingin penghematan. Jadi itulah sikap saya tapi on the whole saya percaya dengan kekuatan bangsa kita, kita pernah mengalami krisis yang banyak, ini krisis-krisis buatan tapi kita akan atasi."

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kami meminta Presiden menyampaikan tanggapan atas situasi yang terjadi 25-30 Agustus 2025. Berikut yang disampaikan Presiden: Jadi saya berkeyakinan bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid, semua indikator ekonomi menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan ekonomi kita, kemarin ada guncangan, demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan tapi ternyata ekonomi kita masih stabil, sehingga saya semakin percaya bahwa apabila seluruh elit Indonesia punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional dengan mengutamakan selalu kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan kelompok saya percaya kita akan lebih cepat bangkit.

Semua program mulai kelihatan hasil nyata, Makan Bergizi Gratis (MBG), sudah mencapai 25 juta penerima manfaat, kita berharap sesuai rencana Desember (2025) akan sampai 82,9 juta, kalaupun tidak Desember saya percaya Januari (2026) akan sampai. Tapi kita tidak grusa-grusu kita tidak perlu memaksakan diri, kita yakin dengan strategi yang kita tempuh, ternyata ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat, nilai tukar petani meningkat cukup tajam, penghasilan petani naik tentunya. Banyak sekali kemajuan yang kita capai.

Ya memang ada narasi-narasi yang ingin mungkin mengecilkan hasil-hasil yang baik ini, tapi secara keseluruhan saya optimis, saya sangat berkeyakinan, narasi oleh sementara pihak yang mau menimbulkan kesan seolah-olah rakyat marah dan sebagainya, saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu, memang banyak yang masih merasakan kekurangan, itu-lah yang bersama-sama kita ingin atasi. Kita mengerti, masalah kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan di tempat-tempat tertentu dan golongan-golongan tertentu, tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah cukup banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah, cukup besar, saya tidak akan merinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya, nilai-nilainya itu.

Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tapi itu kita anggap sebagai tantangan, kita akan berusaha terus-menerus komunikasi, kita akan menerima dialog, dari mana-mana, tapi tentunya kita akan utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Dan pegangan saya adalah Undang-Undang Dasar kita, tahun 1945, di mana tujuan nasonal kita pertama adalah bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Saya sudah hitung dan saya sudah menganalisa semua kekayaan kekayaan kita. Kita sudah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan-kekayaan kita dari kegiatan-kegiatan illegal, baik perkebunan ilegal maupun tambang ilegal, ini terus kita akan lancarkan untuk kita selamatkan kekayaan negara. Saya kira kita sudah buktikan, akan buktikan dan nanti akan terus kita buktikan banyak sekali kekayaan negara yang kita selamatkan.

Saya sadar tantangan masih besar, justru inilah bersama-sama kita harus mengatasi tantangan tersebut, seluruh pihak harus bersatu, harus rukun, saling mengoreksi, kalau ada kekurangan tidak dengan cara menghasut, tidak dengan cara membuat rakyat marah tapi justru cari solusi dengan tenang, solusi yang terbaik untuk semua. Memperjuangkan aspirasi rakyat harus dengan ketenangan, kecerdasan, kerjasama. Hanya dengan demikian kita bisa bangkit. Saya mengajak semua pihak marilah kita mengutamakan kepentingan rakyat kita yang sesungguh-sungguhnya, menganjurkan kekerasan bukanlah jalan yang baik. Justru itu akan menghambat perbaikan-perbaikan yang kita inginkan, saya bertekad untuk melawan korupsi, saya tidak akan mundur, saya tahu risikonya, tapi saya yakin dan percaya rakyat bersama saya. Terima kasih.

Pertemuan antara pemimpin redaksi itu berlangsung enam jam, mulai pukul 18.00-24.00 WIB. Tapi kegiatan kami di Hambalang dimulai sejak pukul 11.00 WIB, didahului sesi Presiden dengan pimpinan Badan Gizi Nasional yang melaporkan perkembangan terakhir program Makan Bergizi Gratis. Sesudah makan siang, ada sesi dengan lima menteri, yaitu Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Masing-masing didampingi wakil menteri dan staf. Mereka presentasi kemajuan program yang ada dalam tanggungjawabnya. Ada juga presentasi dari Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang sempat mengumumkan mundur dari posisinya. Ternyata tidak jadi mundur.

Dalam pertemuan-pertemuan di atas, kami diminta untuk hadir mengikuti sesinya. "Saya ingin menunjukkan kepada media, bagaimana kami bekerja," kata Presiden. Sejumlah pertanyaan detail diajukan di setiap presentasi. Kami juga diundang menanggapi presentasi-presentasi itu. Hadir juga di Hambalang, Purbaya Yudhi Sadewa dan Ferry Juliantono. Senin 8 September 2025, Purbaya dilantik sebagai menteri keuangan, sementara Ferry dilantik sebagai menteri koperasi.

Percakapan yang bisa dipublikasikan ini, baru bisa kami dapatkan 30 menit sebelum pertemuan berakhir, pukul 24.00 WIB. Membujuknya setengah mati, dan Presiden sempat emosi atas desakan saya dan Najwa. Percakapan berlangsung intens, sampai kami lupa makan malam. Banyak informasi yang dibagikan Presiden, informasi A1. "Ini tidak bisa diberikan, sedang kami periksa dengan seksama, dan sensitif," kata Presiden. Presiden juga menampilkan sejumlah slide presentasi berisi angka-angka, termasuk potensi penerimaan negara dari penguasaan kembali lahan-lahan sawit, tambang ilegal, dan Danantara.

Pukul 22.00 WIB, kami baru sadar, bahwa perut mulai lapar, merasa masuk angin. Sebenarnya sejak siang selama acara dihidangkan banyak kue-kue bermacam ragam dan rupa. Begitu juga Kopi Hambalang racikan Presiden, sajian wajib di Hambalang. Tapi cerita dari Presiden yang sangat terbuka, menggali sampai ke sejarah beberapa tahun sebelumnya, interaksi dengan banyak sosok termasuk pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana pada hari Minggu, 31 Agustus 2025, membuat kami lupa. "Eh, kita belum makan malam ya. Mau apa? Mie Rebus? Mie Goreng?" tanya Presiden. Jadilah kami melanjutkan diskusi sambil menyantap mie instan, lengkap dengan kornet dan telur mata sapi. Kami juga menanyakan soal evaluasi, perombakan dan perampingan kabinet.

Tidak lupa kami menyampaikan ke Presiden, jangan menyetujui ide penerapan darurat sipil, apalagi darurat militer.