Celah Hukum Ini Sering Dimanfaatkan untuk Legalkan Pernikahan Anak

Maidina mengatakan, Koalisi 18+ pada 2016 melakukan pemeriksaan 377 putusan. Dari jumlah tersebut, 98 persen permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Menurut Maidina, fakta tersebut berpotensi terhadap terjadinya maladministrasi.

"Sementara 2 persen sisanya ditolak karena alasan administrasi, bukan karena aspek pemeriksaan lain. Dari 377 putusan hanya ada satu pengajuan dispensasi usia perkawinan yang ditolak hakim karena melanggar hak anak," ujar Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut.

Beberapa waktu lalu, lanjut Maidina, Koalisi 18+ juga telah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengganti batasan usia 18 tahun.

"Tetapi ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan kebijakan soal umur mutlak di peraturan pemerintah," ungkapnya.

Maidina berpendapat, dari kebijakan hukum secara nasional, tidak pernah ada kesamaan dari prosedur pengecekan dispensasi yang dilakukan pengadilan. Dia berharap, pemerintah dapat segera meningkatkan usia minimal perkawinan untuk mengatasi praktik perkawinan anak.

"Kementerian harus mendukung adanya kebijakan menaikkan usia anak. Harus ada pengaturan soal dispensasi. Sejauh ini belum ada kebijakan sehingga sering terjadi maladministrasi," kata dia.