Cerita Menteri Azwar Anas Dititipi Salam oleh Megawati untuk Prabowo

05 Sep 2024, 12:57 WIB

Santi Dewi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas. (IDN Times/Alya Achyarini)

Intinya sih...

Megawati tidak bisa hadir dalam rapimnas Gerindra di GBK pada 31 Agustus 2024
Azwar Anas menegaskan bahwa Mega mohon maaf dan Prabowo turut mengirimkan undangan
Azwar yakin pemerintahan mendatang akan melanjutkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas mengakui memang dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto. Melalui Azwar, Mega meminta maaf tidak bisa hadir dalam rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) pada 31 Agustus 2024 lalu.

"Kebetulan sebelum berangkat (ke rapimnas), saya berkomunikasi dengan Beliau dan karena banyak kesibukan administrasi yang harus dibereskan jadi Beliau menitipkan salam untuk disampaikan. Beliau juga memohon maaf tidak bisa datang," ujar Azwar ketika berbicara di program 'Real Talk' with Uni Lubis yang tayang di YouTube pada Kamis (5/9/2024).

Ia memastikan Prabowo turut mengirimkan undangan bagi Mega. Namun, Mega tidak bisa hadir. Justru yang hadir adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo, sosok yang hingga kini dianggap telah berkhianat kepada PDIP.

"Mbak Puan (Maharani) juga tidak bisa hadir karena sedang sibuk menyiapkan high level meeting Indonesia-Africa di Bali. Saya hadir sebagai Menpan RB di forum itu," katanya.

Salam dari Mega itu kemudian disampaikan kembali oleh Prabowo di forum rapimnas.

1. Azwar Anas adalah kader lama PDIP yang gantikan Tjahjo Kumolo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas. (IDN Times/Alya Achyarini)

Lebih lanjut, Azwar tak menampik ia memang kader lama PDIP. Ia dipercaya oleh Mega untuk menjabat sebagai Menpan RB dan menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 2022 lalu. Ia pun mengakui Kemenpan RB tidak terlalu dikenal luas oleh publik.

"Karena memang kami fokus untuk mengurus birokrasi dan SDM. Ibu Ketua Umum sangat concern bagaimana pengelolaan SDM terutama di 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Beliau mulai nanya bidang gimana, guru-guru dan dokter di daerah terpencil itu menjadi concern Beliau," katanya.

Lantaran hal itu, sesuai saran dari Presiden Jokowi, pemerintah akan memberikan program insentif khusus bagi dokter-dokter yang bertugas di area 3T. Azwar pun menyadari bahwa isu birokrasi tidak menarik bagi kaum muda. Sebab, sering kali birokrasi dipandang ribet dan lama.

"Kemudian, kami buat gerakan birokrasi berdampak. Karena kantor ini juga menilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas dalam bekerja. Indikator-indikatornya kami rombak. Yang semula sibuk di hulu, kami geser ke hilir," tutur dia.

2. Ada 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas. (IDN Times/Alya Achyarini)

Temuan lain selama dua tahun menjabat sebagai Menpan RB yakni kementerian atau lembaga memaknai digitalisasi di pemerintahan dengan membuat aplikasi. Ia mencatat ada sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Angkanya, kata Azwar, diperkirakan bisa lebih besar untuk aplikasi yang tidak tercatat.

"Ini akan menimbulkan kelelahan di rakyat karena tiap ada inovasi maka harus download aplikasi satu-satu. Sayangnya, data di antara kementerian tidak terhubung sehingga rakyat tidak mendapatkan kemewahan data. Dari sini, kami mendapatkan mandat untuk mengkoordinasikan ini," ujar Azwar.

Ia kemudian dikunjungi oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Sejumlah petinggi di Kemenpan RB kemudian melakukan studi banding ke Inggris dan Estonia.

"Kesimpulannya, kalau ingin ter-interoperabilitas, tiga hal arsitektur ini harus selesai yaitu digital ID, pertukaran data, dan digital payment," tutur dia.

3. Prabowo diyakini akan lanjutkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Momen Jokowi saat memperkenalkan Prabowo sebagai Presiden RI selanjutnya kepada seluruh delegasi Afrika di Gala Dinner Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 yang dihelat di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9) malam. (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Lebih lanjut, Azwar yakin di pemerintahan mendatang, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, dengan menerapkan SPBE, bisa mengurangi kebocoran anggaran. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi fokus Prabowo.

"Dengan adanya digitalisasi, kebocoran akan bisa dikurangi bahkan bisa ditiadakan," katanya.

"Tim Pak Prabowo pun intens membicarakan ini. Di rapat-rapat terbatas mengenai SPBE, Pak Prabowo ikut hadir. Jadi, ini bisa menjadi salah satu opsi," imbuhnya.

Azwar juga meyakini bila pemerintahan mendatang menggunakan SPBE secara tertib maka hasilnya bisa dirasakan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo.