Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang koruptor yang dipenjara dijenguk secara langsung. Sebab kasus COVID-19 di Indonesia kembali meledak beberapa hari terakhir.
"Dihentikan sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).
Ali menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena kasus COVID-19 di Jakarta yang tinggi belakangan ini. KPK tak mau ambil risiko dengan mengizinkan koruptor dijenguk secara tatap muka.
Sebagai gantinya, KPK mengizinkan koruptor dijenguk secara daring dua kali sepekan pada Senin dan Kamis.
"Layanan kunjungan tahanan dari tim penasihat hukum dilaksanakan juga secara daring menggunakan aplikasi yang telah disediakan setiap hari kerja di luar jam kunjungan keluarga," ujar Ali.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memaparkan bahwa telah terjadi lonjakan kasus Corona di Indonesia yang tinggi. Hal tersebut ia ungkapkan saat memberikan keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Kenaikan signifikan tahun ini terjadi karena kenaikan minggu keempat (setelah idulfitri) sangat signifikan. Dalam 1 minggu saja, terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dari minggu ketiga dan keempat," ujarnya.
Wiku memaparkan bahwa kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia. Menurut Wiku, lima provinsi ini merupakan daerah tujuan mudik.
"Meskipun telah diberlakukan periode peniadaan mudik sebelum dan setelah Idul Fitri, namun mobilitas penduduk keluar Jabodetabek sebelum Idul Fitri, serta mobilitas masuk ke Jabodetabek setelah Idul Fitri; tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, di dalam kota pun juga terjadi kenaikan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan dan tempat wisata selama periode Idul Fitri," jelasnya.