Cuaca Ekstrem Ancam Landa Indonesia, BNPB Siapkan 3 Langkah Antisipasi

19 Okt 2020, 05:00 WIB

Ilustrasi gempa bumi (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami dampak cuaca ekstrem yang dipicu fenomena La Nina. Namun beberapa wilayah juga berpotensi terhadap bahaya kekeringan meteorologis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyampaikan surat edaran peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bahaya tersebut, tertanggal 15 Oktober 2020.

Melalui Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, BNPB telah berkirim surat kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di empat wilayah administrasi di tingkat provinsi. Keempat wilayah tersebut yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Maluku.

1. BPBD diharapkan melakukan pemantauan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan

Ilustrasi Kebakaran (IDN Times/Mardya Shakti)

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, peringatan dini dan kesiapsiagaan tersebut merujuk pada informasi yang diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengenai pemutakhiran data hingga 10 Oktober 2020.

BMKG menyebutkan sebagian wilayah diprediksi mengalami kekeringan meteorologis dengan status waspada hingga awas. Kekeringan meteorologi merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal.

Menyikapi kondisi tersebut, kata Raditya, BNPB merekomendasikan beberapa langkah. BPBD diharapkan melakukan pemantauan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan melalui situs bmkg.go.id, modis-catalog.lapan.go.id dan inarisk.bnpb.go.id. Langkah ini didukung dengan pengecekan lapangan bersama dengan dinas terkait.

2. Penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat

Ilustrasi gempa bumi (IDN Times/Sukma Shakti)

Raditya menyebutkan langkah BNPB selanjutnya yakni upaya penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing. Upaya tersebut dapat berupa penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih, pompa air di tiap kecamatan teridentifikasi mengalami kekeringan.

Upaya penguatan lainnya berupa kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih, koordinasi multipihak dalam penyiapan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.

3. BNPB meminta daerah melakukan pemutakhiran dan simulasi rencana kontinjensi

Ilustrasi gelombang tinggi (IDN Times/Mardya Shakti)

Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menegaskan, untuk beberapa langkah, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman kebakaran.

“Pengkoordinasian kesiapan mekanisme tanggap darurat atau penanggulangan bersama dengan multipihak di daerah. Melakukan upaya-upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik serta informasi lainnya, termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan juga hukumannya,” kata Lilik.

Raditya juga meminta daerah untuk melakukan tindakan pencegahan pembakaran dan pemadaman dini. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dan kesulitan pengendalian pemadaman di lapangan.

BNPB meminta daerah untuk melakukan pemutakhiran dan simulasi rencana kontinjensi menghadapi bencana kekeringan dan karhutla. Terlebih dalam konteks situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 masih berlangsung di tengah masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah menyiapkan rencana operasi dengan melibatkan multipihak termasuk TNI dan Polri.

Merujuk pada rencana operasi, beberapa langkah taktis dapat dilakukan seperti penegakan hukum, pengaktifan pos komando dan penyiapan help desk atau call center.