Curhat WNI Pilih Adu Nasib di Malaysia karena Tak Dihargai di RI

Di balik perubahan logatnya, tersimpan cerita tentang alasan mengapa ia memilih merantau ke Negeri Jiran.

Bagi Sari, Malaysia menawarkan kesempatan kerja yang lebih mudah diperoleh dibandingkan Indonesia. Menurutnya, persyaratan pendidikan di Tanah Air kerap menjadi penghalang bagi banyak orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, khususnya di kota-kota besar. Itu pun latar belakang pendidikan tinggi tak menjamin dapat kerja.

"Enak di sini, di sana (Indonesia) susah cari kerja. Harus S1, S2 itu pun belum dapat jaminan kerja juga kan," kata dia sambil tersenyum.

Sari mengatakan, di Malaysia banyak perusahaan yang masih membutuhkan tenaga kerja. Selama seseorang memiliki kemauan bekerja dan menjaga profesionalitas, peluang mendapatkan pekerjaan masih terbuka. Karena itulah, ia memutuskan bertahan meski harus hidup jauh dari keluarga.

Namun, kehidupan di negeri orang juga memiliki harga yang tidak murah. Selama dua tahun terakhir, Sari belum sekali pun pulang ke Madura. Dua kali Idul Fitri dan dua kali Idul Adha ia lewati jauh dari orang tua serta keluarganya.

Sesekali raut wajahnya berubah sendu ketika bercerita tentang kampung halaman. Kerinduan itu selalu datang, terutama ketika hari raya tiba dan keluarga berkumpul.

Meski demikian, ia memilih bertahan. Baginya, kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik di Malaysia menjadi alasan untuk terus menjalani hidup sebagai perantau.

Pertemuan singkat di sebuah halte itu pun menyisakan satu pelajaran. Di balik ramainya warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, ada kisah tentang harapan, pengorbanan, dan kerinduan yang tidak selalu terlihat. Bagi Sari, merantau bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga memperjuangkan masa depan yang ia yakini sulit didapatkan jika tetap bertahan di kampung halaman.

World Economic Forum (WEF) mewanti-wanti Indonesia agar mewaspadai pengangguran atau ketiadaan ekonomi sebagai risiko terbesar bagi perekonomian 2026-2028. Pengangguran dinilai WEF mampu jadi ancaman utama di tengah target pertumbuhan ekonomi RI yang agresif hingga 2029 mendatang.

Hal tersebut tercantum dalam Global Risk Report 2026 yang melibatkan 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara. Laporan ini kemudian memberikan gambaran prioritas risiko di masing-masing negara dan juga mengidentifikasi titik rawan regional dan berbagai ancaman global.

Berdasarkan Executive Opinion Survey (EOS) 2025 yang diisi oleh para petinggi-petinggi perusahaan, kurangnya kesempatan kerja atau pengangguran jadi risiko teratas di 27 negara dan berada dalam lima besar risiko di 72 negara.

"Penciptaan lapangan kerja yang lemah dan tidak merata, serta stagnasi mobilitas sosial dan meningkatnya ketidaksetaraan merupakan faktor utama dalam terkikisnya kontrak sosial," tulis WEF di Global Risk Report 2026, dikutip Selasa (20/1/2026).

Indonesia jadi satu dari 27 negara yang menempatkan kurangnya kesempatan kerja atau pengangguran sebagai risiko perekonomian nomor satu berdasarkan EOS 2025. Di peringkat kedua, risiko yang bisa menganggu perekonomian Indonesia adalah tidak memadainya layanan infrastruktur publik dan perlindungan sosial, seperti pendidikan, infratruktur, dan dana pensiun.

Sementara itu, di peringkat tiga ada dampak buruk dari teknologi akal imitasi alias AI sebagai risiko perekonomian Indonesia menurut para eksekutif bisnis. Kemudian di peringkat empat dan lima, ada kemerosotan ekonomi seperti resesi dan stagnasi serta inflasi yang dilihat menjadi risiko bagi perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Sejumlah hal banyak terjadi selama setahun tersebut dan salah satunya di sektor ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyebut, dalam setahun terakhir pemerintah telah melakukan hal terbaik pada seluruh sektor, terutama ketenagakerjaan. Meski begitu, terdapat beberapa sorotan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait capaian Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam setahun terakhir di sektor ketenagakerjaan.

Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan, dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih ada pekerjaan rumah penting yang perlu diselesaikan di sektor ketenagakerjaan. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi sejak 20 Oktober 2024 sampai sekarang diakui Rizal bergerak positif, tetapi mayoritas masih bertumpu pada sektor informal dengan produktivitas dan perlindungan sosial yang rendah.

"Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum benar-benar menghasilkan lapangan kerja yang berkualitas," ujar Rizal kepada IDN Times, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, strategi hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi basis agenda ekonomi dinilai Rizal baru sebatas tahap awal dan belum memberikan efek multiplier atau pengganda terhadap penciptaan kerja formal.