Dasco Bantah Amnesti Hasto Bagian dari Kesepakatan Politik dengan PDIP

04 Agu 2025, 14:28 WIB

WhatsApp Image 2025-06-24 at 10.43.36.jpeg

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan). (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Prabowo tetap butuh penyeimbangDasco mengatakan, Gerindra menyambut baik dukungan PDIP untuk pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan. Namun, kritik PDIP terhadap pemerintah tetap dibutuhkan.
Dasco ungkap isi pertemuannya bersama Megawati di BaliDasco juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Megawati, yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengaku membawa dua pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo ampuni Hasto dan Tom LembongPresiden RI Prabowo Subianto mengampuni eks Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap Har

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pemberian amnesti terhadap mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak terkait dengan dukungan partai berlambang banteng moncong putih itu terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia juga membantah pemberian amnesti itu bagian dari transaksi politik bersama PDIP.

Amnesti Hasto diberikan pemerintah tepat sehari sebelum PDIP menggelar Kongres ke-VI di Nusa Dua Bali. Dasco dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga sempat bertolak ke Bali sebelum kongres dan sebelum pemberian amnesti Hasto diumumkan.

Menurut Dasco, jauh sebelum kongres di Bali, Megawati sudah menyatakan bahwa PDIP akan mendukung penuh semua program pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, PDIP juga siap memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah bila masih ada kebijakan yang kurang pas.

"Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP," kata dia.

1. Prabowo tetap butuh penyeimbang

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (IDN Times/Amir Faisol)

Dasco mengatakan, Gerindra menyambut baik dukungan PDIP untuk pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan. Namun, kritik PDIP terhadap pemerintah tetap dibutuhkan.

Dia mengatakan, pemerintahan Prabowo tetap membutuhkan kritik yang membangun baik dari PDIP ataupun partai-partai koalisi yang berada di barisan Kabinet Merah Putih.

"Hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.

2. Dasco ungkap isi pertemuannya bersama Megawati di Bali

Sufmi Dasco mengunggah foto dengan Megawati. (Instagram/@sufmi_dasco).

Dasco juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Megawati, yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengaku membawa dua pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia mengatakan, Prabowo berencana untuk membangun museum Bung Karno sebagai bentuk apresiasi terhadap Bapak Proklamator itu.

“Kami dengan Mensesneg itu ke sana datang menyampaikan pesan kalau Mensesneg itu pesan Presiden kepada Ibu Mega, yaitu ada beberapa hal mengenai museum Bung Karno ,” ujar Dasco

3. Prabowo ampuni Hasto dan Tom Lembong

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menggelar konferensi pers di Gedung Parlemen (IDN Times/Yosafat Diva Bagus Wisesa)

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengampuni eks Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap Harun Masiku melalui pemberian amnesti.

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R42/pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025. Pemberian amnesti itu juga telah disetujui DPR RI.

"Kedua adalah pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden Nomor R42/pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Selain Hasto, Prabowo juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus importasi gula.

"Kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong," kata Dasco.