Dasco Pimpin Rakor DPR dan Pemerintah Bahas Polemik TKD, Seskab Teddy Hadir

Dalam rapat itu, Dasco didampingi perwakilan pimpinan Komisi di DPR, antara lain Ketua Komisi III Habiburokhman dan Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, sejumlah pejabat perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Mabes TNI turut hadir dalam pertemuan itu. Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka bertukar informasi antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Ya kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain,” ungkap Dasco.

Pertemuan ini juga diungkapkan dalam akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet. "Kamis pagi, menghadiri rapat bersama Wakil Ketua DPR RI, Bapak Prof. Sufmi Dasco, Mensesneg, Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa dan 2 wamenkeunya, serta pimpinan OJK dan PPATK. Menjelang satu tahun pemerintahan, dalam rapat ini, dibahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan terkini, terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di Tanah Air," demikian keterangan foto dalam unggahan itu.

Diketahui, 18 kepala daerah menemui Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025) meminta pembatalan pemangkasan TKD. Pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.

"Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan," ungkap Gubernur Jambi Al Haris usai pertemuan itu.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang dipangkas cukup untuk melakukan belanja rutin. Pengurangan TKD berdampak pada belanja pembangunan infrastruktur di daerah.

“Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil," kata dia.

Kementerian Keuangan memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026. TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, meningkat sebesar Rp43 triliun dari usulan semula sebesar Rp649,99 triliun.

Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp919,87 triliun.

Salah satu solusi mengatasi permasalah ini adalah dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.

Sayangnya, keputusan ini menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.